Rawan Kebocoran, Ombudsman Kirim Tim Pantau UN di Sekolah
Utami Diah Kusumawati | CNN Indonesia
Jumat, 06 Mei 2016 23:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Soal Ujian Nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dinilai rawan terjadi kebocoran. Hal tersebut disampaikan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta-Jawa Tengah Budhi Masturi.
"Kemungkinan sangat besar soal ujian nasional (UN) tingkat SMP terjadi kebocoran," kata Budhi Masturi di Yogyakarta, Jumat (6/5).
Budi menyebutkan kebocoran soal bisa dilakukan dari pengawas ujian ataupun siswa. Kebocoran soal, menurutnya, sangat mungkin terjadi karena hasil dari UN akan dijadikan pertimbangan masuk sekolah jenjang berikutnya.
Oleh karena itu, Budi mengatakan tim pemantau Ombudsman Republik Indonesia DIY-Jateng akan terjun ke beberapa sekolah untuk memantau keberlangsungan UN, yang akan dimulai 9 Mei ini.
"Kami tetap melakukan pemantauan pelaksanaan UN di sekolah. Juga kepada masyarakat, jika mengetahui ada indikasi kecurangan UN untuk melapor," ujarnya.
Dia mengatakan semakin banyaknya siswa SMP yang menggunakan gadget menjadi pendorong terbukanya peluang untuk bocoran soal. "Kami menengarai kebocoran soal UN dilakukan salah satunnya melalui gadget," katanya.
Dia pun berharap dalam pelaksanaan UN SMP kali ini tidak ditemukan kasus kecurangan soal melalui aplikasi media sosial seperti yang terjadi saat UN tingkat SMA.
"Bagaimanapun juga ini tetap harus diwaspadai, pengawas ujian juga kami imbau untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan saat pelaksanaan UN," katanya.
Sementara itu, pihak sekolah sudah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan UN pada pekan depan, terutama dalam mengatasi kemungkinan adanya kecurangan. Misalnya, di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang mempersiapkan sebanyak 172 orang untuk melakukan pengawasan UN tingkat SMP tahun ajaran 2015/2016.
Kepala Dinas Pendidikan Padang Panjang Desmon mengatakan pihaknya memberlakukan beberapa indikator untuk memilih guru yang bisa menjadi pengawas pelaksana UN.
Indikator tersebut, di antaranya, disiplin kerja baik, senior dan memiliki dedikasi tinggi. Dinas Pendidikan Padang Panjang juga sudah memberikan pembekalan kepada calon pengawas.
"Pengawas UN 2016 ini akan bertugas dua orang per lokal dengan memakai sistem silang murni pada masing-masing tingkatan sekolah," ujarnya.
Desmon mengatakan apabila ada indikasi kecurangan antara murid dengan pengawas seperti memberitahukan kunci soal, maka dia akan tegas memberikan sanksi.
Sementara itu, di Solok Selatan, Sumatera Barat, naskah Ujian Nasional SMP langsung didistribusikan kepada sekolah pelaksana ujian, tidak lagi ke Kepolisian Sektor.
Kepala Dinas Pendidikan Solok Selatan Fidel Efendi mengatakan untuk jaminan keamanan soal ujian, kepala sekolah beserta tiga guru yang bertugas sebagai penanggung jawab soal UN menandatangani pernyataan.
"Pihak kepolisian dilibatkan sebagai pemantau," ujarnya.
Fidel mengatakan pihaknya meminta para peserta ujian untuk tidak percaya dengan kunci jawaban yang beredar di media sosial maupun pesan singkat.
Selain itu, dia meminta majelis guru untuk objektif dalam memberikan nilai dan menjaga kejujuran dalam pelaksanaan UN tersebut.
"Sekolah yang dinilai mampu menjaga integritas kejujuran dalam pelaksanaan UN akan memperoleh piagam kejujuran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.
Dia menyebutkan pada tahun lalu, sebanyak 13 sekolah di Solok Selatan, 10 SMP dan tiga MTs, menerima piagam kejujuran dalam melaksanakan UN. (antara)
"Kemungkinan sangat besar soal ujian nasional (UN) tingkat SMP terjadi kebocoran," kata Budhi Masturi di Yogyakarta, Jumat (6/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tetap melakukan pemantauan pelaksanaan UN di sekolah. Juga kepada masyarakat, jika mengetahui ada indikasi kecurangan UN untuk melapor," ujarnya.
Dia pun berharap dalam pelaksanaan UN SMP kali ini tidak ditemukan kasus kecurangan soal melalui aplikasi media sosial seperti yang terjadi saat UN tingkat SMA.
"Bagaimanapun juga ini tetap harus diwaspadai, pengawas ujian juga kami imbau untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan saat pelaksanaan UN," katanya.
Sementara itu, pihak sekolah sudah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan UN pada pekan depan, terutama dalam mengatasi kemungkinan adanya kecurangan. Misalnya, di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang mempersiapkan sebanyak 172 orang untuk melakukan pengawasan UN tingkat SMP tahun ajaran 2015/2016.
Kepala Dinas Pendidikan Padang Panjang Desmon mengatakan pihaknya memberlakukan beberapa indikator untuk memilih guru yang bisa menjadi pengawas pelaksana UN.
Indikator tersebut, di antaranya, disiplin kerja baik, senior dan memiliki dedikasi tinggi. Dinas Pendidikan Padang Panjang juga sudah memberikan pembekalan kepada calon pengawas.
"Pengawas UN 2016 ini akan bertugas dua orang per lokal dengan memakai sistem silang murni pada masing-masing tingkatan sekolah," ujarnya.
Desmon mengatakan apabila ada indikasi kecurangan antara murid dengan pengawas seperti memberitahukan kunci soal, maka dia akan tegas memberikan sanksi.
Sementara itu, di Solok Selatan, Sumatera Barat, naskah Ujian Nasional SMP langsung didistribusikan kepada sekolah pelaksana ujian, tidak lagi ke Kepolisian Sektor.
Kepala Dinas Pendidikan Solok Selatan Fidel Efendi mengatakan untuk jaminan keamanan soal ujian, kepala sekolah beserta tiga guru yang bertugas sebagai penanggung jawab soal UN menandatangani pernyataan.
"Pihak kepolisian dilibatkan sebagai pemantau," ujarnya.
Fidel mengatakan pihaknya meminta para peserta ujian untuk tidak percaya dengan kunci jawaban yang beredar di media sosial maupun pesan singkat.
Selain itu, dia meminta majelis guru untuk objektif dalam memberikan nilai dan menjaga kejujuran dalam pelaksanaan UN tersebut.
"Sekolah yang dinilai mampu menjaga integritas kejujuran dalam pelaksanaan UN akan memperoleh piagam kejujuran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.
Dia menyebutkan pada tahun lalu, sebanyak 13 sekolah di Solok Selatan, 10 SMP dan tiga MTs, menerima piagam kejujuran dalam melaksanakan UN. (antara)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK