Jelang Munaslub, Sejumlah Ketua DPD II Golkar Diganti

Jakarta, CNN Indonesia -- Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Daerah tingkat II dan diganti dengan pelaksana tugas dari DPD tingkat I. Anggota tim sukses Ade Komarudin, Firman Soebagyo mengungkap pergantian itu untuk mendukung salah satu bakal calon ketua umum pada Munaslub.

"Yang saya dengar, diarahkan untuk mendukung Setya Novanto," kata Firman saat dihubungi, Rabu (11/5).

Firman menyebutkan, jumlah pengurus daerah yang diganti sudah mencapai 125 orang lebih. Menurutnya, 125 orang itu setara dengan 20 persen suara. Dia menyebut Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan sebagai contoh yang ketuanya diganti pelaksana tugas.

Firman menilai, cara-cara pergantian yang dilakukan DPD tingkat I merupakan persengkokolan untuk memenangkan Munaslub dengan cara yang tidak demokratis. Padahal pergantian ketua harus sesuai mekanisme dengan diberikan peringatan terlebih dulu sebelum dipecat, dan harus disampaikan dalam ajang Munaslub.

Pilihan Redaksi Komite Etik Duga Bakal Calon Ketua Umum Golkar Langgar Aturan Komite Etik Sebut Ade Komarudin yang Bertemu Pengurus DPD Ahok Sebut Pelibatan TNI dalam Penggusuran Sesuai Aturan Priyo: Klaim Dukungan Istana Pengaruhi Perubahan Golkar

"Otomatis ini menimbulkan adanya arogansi," kata Firman.

Sementara anggota tim sukses Setya, Roem Kono membantah pemecatan dan pergantian sejumlah pengurus daerah untuk mendukung ketua fraksi di parlemen tersebut. "Itu tidak benar. Mana bisa Setya Novanto instruksikan ganti pengurus," kata Roem, saat dihubungi.

Dua bakal calon ketua umum yakni Ade Komarudin dan Setya Novanto banyak mendapat kabar yang saling menyudutkan menjelang Munaslub yang akan dihelat pada 15 Mei mendatang. Selain kabar pertemuan dengan pemilik suara di luar jadwal yang ditetapkan panitia, Ade dan Setya juga disebut telah mendapat dukungan dari Istana untuk menduduki kursi orang nomor satu Golkar.

Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian sebelumnya berkata, sudah mendapat informasi terkait 'pencatutan' dukungan Istana yang disebut mendukung salah satu bakal calon ketua umum. Dia memastikan komite etik bertindak dalam kasus ini.

"Kami punya cara dan orang untuk menghimpun data mengenai itu. Kalau sudah memenuhi persyaratan, majelis kode etik akan mengadili jika cukup bukti dan saksi," kata Lawrence saat dihubungi. (rdk)