"Kalau polisi tidak menyikapi, dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri," ujar Badrodin saat menghadiri forum diskusi soal bahaya komunisme di Jakarta, Kamis (12/5).
Untuk itulah, kata dia, Kepolisian melakukan tindakan hukum sesuai instrumen yang ada terhadap semua pihak yang kedapatan menggunakan atribut terlarang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tindakan yang dilakukan polisi ialah, pertama memeriksa pihak-pihak yang dicurigai untuk mengetahui motif; kedua menentukan langkah selanjutnya.
Penafsiran apakah simbol yang digunakan itu terkait penyebaran komunisme atau tidak, kata dia, dilakukan oleh ahli.
"Kalau memenuhi unsur, ya ancaman hukumannya 10 tahun," ujar jenderal bintang empat itu.
"Jadi di negara demokrasi ini ada hukum yang mengatur. Oleh karena itu saat ini diingatkan kembali oleh aturan dan itu harus dipatuhi," kata Boy.
Kebebasan berekspresi, ujar dia, memang ada pada sistem demokrasi. Namun, hukum yang melarang penyebaran komunisme pun dibuat oleh sistem demokrasi sehingga perlu dihormati.
"(Hukum itu melalui) proses legislasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Kami ini kan penegak hukum, jadi mengingatkan kembali pada warga bangsa ada hukum di negara kita," ujar Boy.
Dia juga tidak memungkiri tindakan Polri bisa mengakibatkan gejolak baru di masyarakat. Walau demikian, menurutnya, tata kelola pemerintahan lebih perlu diperhatikan.
"Untuk lahirnya sebuah perdamaian di Indonesia," kata Boy.
Sikap pemerintah tersebut mendapat kecaman antara lain dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Mereka menilai pelarangan itu bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin warganya bebas dan merdeka untuk berkumpul dan berekspresi, termasuk mengenakan atribut apapun. (agk)