Setya Novanto Membawa Stabilitas di Pemerintah Jokowi-JK

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, perkara hukum juga etik dengan terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar merupakan hal berbeda. Sebagai Ketua Umum terpilih, Setya membawa Partai Golkar meninggalkan Koalisi Merah Putih.

Keputusan itu diambil melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang berlangsung 14-17 Mei di Nusa Dua, Bali.

"Ini akan membuat bandul politik sedikit berbeda. Diharapkan lebih stabil pemerintahan," ujar Pramono di Kantor Sekretaris Kabinet, Jakarta, Selasa (17/5).

Pilihan Redaksi Figur Setya Novanto Dinilai Kurang Ideal di Mata Pemerintah Gerindra Senang Ditinggal Golkar yang Berpotensi Korupsi Keputusan Ade Komarudin Demi Hindari Konflik Sosok Setya Novanto di Mata Ahok yang Tak Pernah Marah

Sikap itu semakin disambut baik berkaitan dengan pembahasan dan pengambilan keputusan di parlemen. Partai Golkar memiliki 91 kursi di DPR RI. Sementara itu, Pramono berkata belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai perombakan kabinet untuk mengakomodasikan dukungan Golkar kepada pemerintah.

"Mengenai konfigurasi kabinet belum ada. Hal yang terjadi di parlemen akan lebih mudah bagi kami," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini .

Setya sebelumnya terlibat perkara pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam proses perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Bekas Ketua DPR ini dinyatakan melanggar etika sedang melalui persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Perkara ini juga sempat diselidiki Kejaksaan Agung sejak November 2015. Namun perkara yang diduga turut melibatkan Pengusaha Riza Chalid ini akhirnya diendapkan karena kerap menemukan kesulitan dalam penyelidikan.

Secara terpisah, Jokowi menyatakan pemerintah menghargai hasil Munaslub. Menurutnya, hal itu cerminan suara kader Golkar. Setya dipilih 277 suara dari 544 total pemilik suara. Dia juga mengaku belum memikirkan isu merapatnya Golkar ke jajaran partai politik pendukung pemerintah. (pit)