MA Disebut Sengaja Lindungi Pegawainya yang Terlibat Suap

Jakarta, CNN Indonesia -- Maraknya kasus dugaan suap yang melibatkan hakim di lingkungan Mahkamah Agung menimbulkan kritik di sejumlah kalangan. Mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki menyatakan bahwa MA terkesan sengaja melindungi pegawainya hingga kasus ini berulang kali terjadi.

"MA harusnya tegas dan tidak boleh ada toleransi sedikit pun pada aparaturnya yang menyeleweng. Kalau tindakannya cuma setengah hati ya tidak akan memberikan efek apapun," ujar Suparman dalam diskusi di kawasan Pegangsaan, Jakarta, Rabu (25/5).

Pilihan Redaksi Nurhadi Tak Tahu Keberadaan Pegawai MA Saksi Kunci Suap MA Diminta Terbuka soal Kasus Hukum yang Menjerat Hakim KPK Sesalkan Pelibatan Keluarga dalam Kasus Korupsi Bengkulu Mahkamah Agung Segera Nonaktifkan Ketua PN Kepahiang

Suparman berkata, tindakan suap untuk memuluskan suatu perkara ini sebenarnya bukan hal baru. Berkaca pada masa Orde Baru saat itu perkara-perkara pidana yang bernilai selalu bisa diselesaikan di tahap kepolisian. Apabila berkas perkaranya sampai tahap P21 maka akan langsung diselesaikan di pengadilan negeri.

"Tapi kalau sekarang orang lebih berpikir, daripada keluar uang di pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, mending sekalian saja bertarung di MA," katanya.

Hal ini, menurut Suparman, yang membuat banyaknya tindakan suap pada hakim maupun pegawai lembaga peradilan lainnya. Cara yang digunakan para penyuap ini pun bermacam-macam. Dia menceritakan salah satunya, ada pegawai MA yang diminta untuk membocorkan putusan kasasi atau peninjauan kembali pada terpidana sebelum resmi diputuskan.

"Di situ terpidana yang akan dieksekusi melarikan diri. Imbalannya, ya uang itu tadi," tutur Suparman.

Hakim Mahkamah Agung Salman Luthan menuturkan, selama ini telah berupaya melakukan pembenahan dan pengawasan secara internal di lembaga MA. Dia juga mengklaim bahwa MA telah memiliki tim yang turun langsung untuk mengawasi lembaga peradilan di tiap daerah.

"Pengawasan selama ini sudah terus dilakukan. Kami juga ada tim yang turun langsung ke daerah. Kalau memang ada masalah yang sangat serius langsung dibawa ke majelis kode etik," ucapnya.

Kendati demikian, Salman mengakui tak mudah mencari hakim yang terjamin bersih dari tindakan korupsi. Proses seleksi yang cukup sulit menjadi kendala dalam menemukan hakim yang memiliki komitmen kuat untuk memberantas korupsi.

"Ya, memang tidak gampang cari hakim yang betul-betul bersih. Untuk hakim ad hoc saja, dari sekian banyak yang mendaftar yang diterima cuma satu," katanya.

(obs)