Soal Perppu Kebiri, Ahok Dukung Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan akan mengikuti kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perlindungan anak.

"Kalau memang perintah Presiden, kami harus ikut," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (26/5).

Pilihan Redaksi Kriminolog Tak Setuju Jokowi Terbitkan Perppu soal Kebiri Tiga Menteri Ditugasi Bahas Eksekutor Kebiri Menteri Agama Sebut Vonis Kebiri Tergantung Hakim Komnas HAM Sebut Kebiri Tak Bawa Efek Jera, KPAI Tak Setuju

Menurut Ahok, Perppu tersebut merupakan aturan yang tinggi dan menggantikan peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, Ahok sempat menyatakan Perppu yang memuat pemberatan dan penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak itu bisa diperdebatkan, terutama yang menyangkut hukuman kebiri. Ahok sendiri mengaku lebih memilih untuk hukuman seumur hidup bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.

Hukuman seumur hidup tanpa remisi dinilai Ahok dapat memberikan kesempatan para penjahat seksual bertobat dalam penjara.

Kemarin, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini segera dikirimkan dan dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat.

Perppu ini dikeluarkan menyusul meningkatnya secara signifikan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia saat ini. "Butuh penanganan luar biasa karena mengancam, membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak. Kejahatan ganggu rasa kenyamanan, keamanan, ketertiban masyarakat," kata Jokowi.

Lihat juga: Jokowi Tanda Tangani Perppu soal Kebiri

Perppu ini memuat pemberatan dan penambahan hukuman. Mulai dari hukuman pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Penambahan pidana seperti kebiri kimia, pengungkapan identitas, dan pemasangan alat deteksi elektronik pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga diatur dalam Perppu. (sur)