Pemerintah Gandeng Universitas Atasi Persoalan Lahan Gambut
Riva Dessthania Suastha | CNN Indonesia
Selasa, 31 Mei 2016 11:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Restorasi Gambut (BRG) menggandeng 11 universitas yang ada di Indonesia untuk meningkatkan upaya restorasi dan pencegahan kebakaran lahan gambut.
Menurut Kepala BRG Nazir Foead, para pakar restorasi di universitas nantinya dapat berbagi pembelajaran, informasi, dan kajian ilmiah terkait riset dan kegiatan seputar peningkatan tata kelola lahan gambut di Indonesia.
"Upaya restorasi gambut melalui perbaikan tata kelola meliputi perbaikan ekologi, ekonomi, dan juga sosial itu memerlukan dukungan riset sebagai bentuk aksi bersama restorasi dengan civitas akademika," ujar Nazir dalam Simposium Bersama di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin (30/5).
Sebelas universitas tersebut antara lain Universitas Jambi, Universitas Riau, Universitas Tanjungpura, Universitas Lambung Mengkurat, Universitas Palangkaraya, Universitas Cendrawasih, Univesitas Mulawarwan, Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Sebelas Maret.
Nazir mengatakan 11 universitas yang digandeng merupakan perguruan tinggi yang terletak di wilayah dengan lahan gambut terbesar dan masuk ke dalam perhatian utama BRG terkait penanganan lahan gambutnya.
Menurut Nazir, perguruan tinggi merupakan entitas tersendiri yang dapat mendorong perubahan sosial. Dengan adanya peningkatan peran universitas lokal, Nazir berharap restorasi dan pencegahan kebakaran lahan gambut dapat semakin mudah ditanggulangi.
"Universitas lokal ini mereka yang lebih paham kondisi real lahan gambut mereka. Ini dapat menjadi titik berangkat membangun gerakan sosial restorasi gambut di daerah," kata Nazir.
Selain 11 universitas di Indonesia, BRG turut menggandeng dua universitas Jepang yakni Universitas Kyoto dan Universitas Hokaido guna mengoptimalkan riset inovasi restorasi dan pencegahan kebakaran lahan gambut.
Kedua universitas tersebut, menurut Nazir, akan membantu mengembangkan penelitian langsung di lapangan terkait teknik hidrologi lahan gambut sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan jika gambut kekeringan.
Lebih lanjut, Deputi Penelitian dan Pengembangan BRG Haris Gunawan menyatakan hasil riset dan kolaborasi antara BRG dan civitas akademika akan menjadi bahan acuan kebijakan restorasi dan pencegahan lahan gambut.
Haris menyatakan restorasi gambut bukan semata persoalan mencegah kebakaran lahan. Menurutnya restorasi lahan gambut juga harus bisa mencakup upaya pemulihan lahan yang telah rusak agar mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Penelitian harus punya jawaban konkret. Kami juga ingin mendengar dari para peneliti bahwa upaya restorasi selain melestarikan gambut tapi juga ada nilai ekonomi yang baik bagi masyarakat," kata Haris.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berkesempatan hadir dalam gelaran simposium mengenai restorasi dan pencegahan kebakaran gambut tersebut.
Menurut Luhut, kedatangannya kali ini berkaitan dengan sinergitas pemerintah dalam menindak permasalahan kebakaran hutan khususnya lahan gambuti.
Ia menyatakan pemerintahan Jokowi melalui Nawacitanya telah menunjukan perhatian besar dalam melihat permasalahan kebakaran hutan. Persoalan lahan gambut dalam hal ini menjadi sebuah masalah utama nasional yang patut selesaikan.
Menurut Luhut upaya dan dasar hukum pemerintah dalam melakukan restorasi dan pencegahan kebakaran lahan gambut telah jauh meningkat dibandingkan pada masa pemerintahan sebelumnya.
Luhut mengatakan, upaya pemerintah selama ini belum begitu optimal lantaran masih kurangnya disiplin serta sinergitas dan koordinasi pemerintah secara bersama-sama menanggulangi dan mencegah kebakaran lahan gambut.
"Kekurangan yang utama terletak dalam kurangnya keterpaduan tim dalam implementasinya di lapangan. Dalam konteks negara, team work antar pemerintah pusat dan daerah itu penting," kata Luhut. (gil)
Menurut Kepala BRG Nazir Foead, para pakar restorasi di universitas nantinya dapat berbagi pembelajaran, informasi, dan kajian ilmiah terkait riset dan kegiatan seputar peningkatan tata kelola lahan gambut di Indonesia.
"Upaya restorasi gambut melalui perbaikan tata kelola meliputi perbaikan ekologi, ekonomi, dan juga sosial itu memerlukan dukungan riset sebagai bentuk aksi bersama restorasi dengan civitas akademika," ujar Nazir dalam Simposium Bersama di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin (30/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nazir mengatakan 11 universitas yang digandeng merupakan perguruan tinggi yang terletak di wilayah dengan lahan gambut terbesar dan masuk ke dalam perhatian utama BRG terkait penanganan lahan gambutnya.
"Universitas lokal ini mereka yang lebih paham kondisi real lahan gambut mereka. Ini dapat menjadi titik berangkat membangun gerakan sosial restorasi gambut di daerah," kata Nazir.
Selain 11 universitas di Indonesia, BRG turut menggandeng dua universitas Jepang yakni Universitas Kyoto dan Universitas Hokaido guna mengoptimalkan riset inovasi restorasi dan pencegahan kebakaran lahan gambut.
Kedua universitas tersebut, menurut Nazir, akan membantu mengembangkan penelitian langsung di lapangan terkait teknik hidrologi lahan gambut sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan jika gambut kekeringan.
Lebih lanjut, Deputi Penelitian dan Pengembangan BRG Haris Gunawan menyatakan hasil riset dan kolaborasi antara BRG dan civitas akademika akan menjadi bahan acuan kebijakan restorasi dan pencegahan lahan gambut.
Haris menyatakan restorasi gambut bukan semata persoalan mencegah kebakaran lahan. Menurutnya restorasi lahan gambut juga harus bisa mencakup upaya pemulihan lahan yang telah rusak agar mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Penelitian harus punya jawaban konkret. Kami juga ingin mendengar dari para peneliti bahwa upaya restorasi selain melestarikan gambut tapi juga ada nilai ekonomi yang baik bagi masyarakat," kata Haris.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berkesempatan hadir dalam gelaran simposium mengenai restorasi dan pencegahan kebakaran gambut tersebut.
Menurut Luhut, kedatangannya kali ini berkaitan dengan sinergitas pemerintah dalam menindak permasalahan kebakaran hutan khususnya lahan gambuti.
Ia menyatakan pemerintahan Jokowi melalui Nawacitanya telah menunjukan perhatian besar dalam melihat permasalahan kebakaran hutan. Persoalan lahan gambut dalam hal ini menjadi sebuah masalah utama nasional yang patut selesaikan.
Menurut Luhut upaya dan dasar hukum pemerintah dalam melakukan restorasi dan pencegahan kebakaran lahan gambut telah jauh meningkat dibandingkan pada masa pemerintahan sebelumnya.
Luhut mengatakan, upaya pemerintah selama ini belum begitu optimal lantaran masih kurangnya disiplin serta sinergitas dan koordinasi pemerintah secara bersama-sama menanggulangi dan mencegah kebakaran lahan gambut.
"Kekurangan yang utama terletak dalam kurangnya keterpaduan tim dalam implementasinya di lapangan. Dalam konteks negara, team work antar pemerintah pusat dan daerah itu penting," kata Luhut. (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK