Jakarta, CNN Indonesia -- Ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jakarta, Rabu (1/6). Dalam aksi unjuk rasa ini, buruh mendesak Ahok agar tak lagi menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun ibu kota.
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, penggunaan dana CSR dan dana-dana lainnya dari perusahaan, tidak cuma-cuma.
"Ada pesanan pengusaha hitam kepada Ahok. KSPI menilai, semua kebijakan ini adalah barter para emilik modal untuk membungkam aksi-aksi damai buruh," kata Said.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said menuding, penerimaan dana CSR ini terkait dengan kebijakan Ahok yang hanya menyediakan tiga tempat untuk unjuk rasa buruh yakni di Monas, Parkir Timur Senayan dan DPR.
Said juga menyebut, penggusuran melibatkan unsur TNI dan Polri serta penangkapan aktivis hanya berpihak pada pengusaha.
"Ahok hanya berani dengan rakyat kecil, dengan pengusaha reklamasi enggak berani, malah ngotot terus, padahal sudah dinyatakan oleh PTUN tidak boleh lagi dilanjutkan," kata juru bicara demo.
Selain di Balai Kota, buruh juga menggelar aksi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam aksi tersebut buruh menuntut KPK agar segera menjadikan Ahok sebagai tersangka korupsi RS Sumber Waras, Reklamasi dan penyalahgunaan diskresi. Jika tak diindahkan, KSPI mengancam akan melakukan aksi terus menerus.
"Apabila KPK tidak memperhatikan tuntutan buruh ini maka aksi akan dilakukan terus menerus dan meluas melibatkan unsur masyarakat dan mahasiswa," kata Said.
Ahok menggunakan dana CSR perusahaan untuk membiayai sejumlah pembangunan di Jakarta. Misalnya untuk revitalisasi kawasan Kota Tua, pembangunan Kali Jodo, dan pengecatan bangunan Kota Tua.
Di Kali Jodo, Ahok menggandeng PT Bumi Serpong Damai. Sementara di Kota Tua, Ahok menggunakan dana perusahaan cat Dulux untuk mewarnai kembali bangunan kota tua.
(sur)