Jakarta, CNN Indonesia -- Penggusuran Kampung Lauser, Jakarta Selatan, yang dijadwalkan berlangsung awal bulan ini, kembali ditunda. Penundaan tersebut, kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, ditengarai karena rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk warga Lauser belum siap ditempati.
Penundaan, ujar Ahok –sapaan Basuki– bukan karena Pemerintah Provinsi tak sepakat dengan DPRD DKI Jakarta.
Rusunawa yang ada saat ini, menurut Ahok, diutamakan untuk warga yang berada di bantaran sungai yang terdampak penggusuran akibat normalisasi sungai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebetulnya (penggusuran) ditunda karena rusun saja. Kalau ditunda soal kesepakatan, mau sepakat gimana?" kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (2/6).
Kemarin, warga Lauser bertemu dengan DPRD DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu, DPRD meminta penertiban Lauser ditunda sampai ada kesepakatan dengan warga. Warga juga menilai penggusuran tersebut kurang sosisialisasi.
Ahok tak terima disebut kurang sosialisasi. Menurutnya, warga Lauser sudah mengetahui tentang penggusuran tersebut sehingga mereka dapat mengadu ke DPRD dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
"Apanya kurang sosialisasi? Dia lapor ke Komnas HAM, lapor ke DPRD. Bagaimana enggak tahu?" kata Ahok.
Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Selatan batal menerbitkan Surat Peringatan pada 2 Mei lalu. Namun warga Lauser akan tetap ditertibkan karena menempati tanah milik PD PAM Jaya.
Maret lalu, PAM Jaya menyerahkan tanah tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dikembalikan pada fungsinya. Tanah itu, berdasarkan rencana tata ruang DKI Jakarta, masuk dalam zona yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.
(agk)