Menteri Yuddy Belum Usulkan Resmi Rasionalisasi Satu Juta PNS

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, dia belum menerima usulan resmi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengenai pemangkasan satu juta pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian dan lembaga.

"Ini tahap gagasan yang berkembang di Kementerian PANRB. Belum pernah disampaikan ke presiden," ujar Pramono di kantornya, Kamis (2/6).

Menurutnya, usulan pemangkasan terutama dengan angka besar harus dibahas dalam rapat terbatas (ratas) terlebih dulu. Dalam ratas beberapa waktu lalu, Yuddy disebut hanya menyebutkan rencana moratorium, bukan pemangkasan satu juta PNS.

Pilihan Redaksi Rasionalisasi PNS Ancam 1 Juta Pegawai Kementerian/Lembaga JK Sebut Jabatan PNS Eselon III dan IV Akan Hilang DPR: Rasionalisasi PNS Ibarat Aksi Akrobat MenPAN-RB Rasionalisasi Satu Juta PNS Menteri Yuddy Akan Petakan PNS Tak Kompeten untuk Dipangkas

Pemangkasan diwacanakan guna mengefisiensikan belanja serta peningkatan kapasitas para pegawai. Kasarnya, program itu untuk menghemat pengeluaran anggaran sekaligus meningkatkan keterampilan para pegawai.

"Kami menanti dan meminta MenPANRB menyampaikan hal ini dalam ratas," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Menteri Yuddy pada akhir Mei lalu mengatakan, rasionalisasi satu juta PNS tersebut berimbas pada pengurangan beban belanja rutin pemerintah. Saat ini angka belanja rutin di 200 daerah di Indonesia sudah menyentuh 80 persen. Belanja rutin daerah seharusnya tidak lebih 40 persen.

Politikus Partai Hanura itu berpendapat, Indonesia hanya membutuhkan 3,5 juta PNS. Sementara itu, jumlah PNS di Indonesia saat ini sekitat 4,5 juta jiwa dan 500 ribu di antaranya sudah akan pensiun pada 2019 mendatang.

Kebijakan ini direncanakan berjalan awal 2017. Menurut Yuddy jajarannya telah melakukan simulasi dengan tidak gegabah soal kebijakan ini. 

Yuddy memastikan PNS yang dirasionalisasi akan mendapatkan kompensasi alias pesangon.

(obs)