Ryamizard Tepis Isu Pemerintah Akan Minta Maaf ke PKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan isu bahwa pemerintah Republik Indonesia bakal meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia ialah rumor tak berdasar. Ia juga menampik kabar rencana rekonsiliasi pemerintah dengan PKI.

“Rekonsiliasi dengan siapa? Dengan orang PKI? Orangnya sudah pada mati kok, enggak usahlah,” kata Ryamizard saat berpidato pada Simposium Nasional ‘Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain’ di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6).

Ryamizard juga meminta Presiden Jokowi bersikap bijak atas rekomendasi yang diberikan dua panitia simposium berbeda, yakni simposium yang ia hadiri saat ini, dan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 melalui Pendekatan Kesejarahan yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta, April lalu.

“Bapak Presiden itu harus bijak. Dua-duanya (lihat) siapa, baru dipertimbangkan yang benar dan enggak. Pak Jokowi yang saya tahu enggak ngomong macam-macam. Baik," ujar Ryamizard.

Baca juga: Panitia Simposium 'Anti-PKI' Minta Rekomendasi 1965 Ditahan

Menhan lantas menyinggung langkah Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang tidak meminta maaf kepada Jepang saat mengunjungi monumen pengeboman Hiroshima, kota yang dibom atom oleh AS pada akhir Perang Dunia II.

"Dia (Obama) enggak minta maaf tuh. Padahal berapa juta yang sudah dibom atom, rusak semua. Ini pemberontak (PKI) pantas-pantas saja mati," ujar Ryamizard.

Pada forum itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah mengatakan akan meminta maaf kepada PKI.

"Jangan katakan pemerintah akan minta maaf. Pemerintah yang mana? Itu isu. Itu pengkhianat pada pemerintah. Tidak akan pemerintah minta maaf," kata Gatot.

Baca juga Ryamizard: Jangan Bangkitkan Masa Lalu

Simposium ‘Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain’ digelar menyusul berlangsungnya Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 melalui Pendekatan Kesejarahan April lalu yang diinisiasi oleh Forum Silaturahmi Anak Bangsa yang beranggotakan sejumlah keluarga tokoh nasional, baik sipil dan militer, yang menjadi korban Tragedi 1965.

Berbeda dengan Simposium Membedah Tragedi 1965, simposium kali ini disebut digelar berdasarkan pendekatan ideologi, bukan kesejarahan. Simposium itu digagas Gerakan Bela Negara, sejumlah ormas Islam, berbagai organisasi purnawirawan TNI-Polri, dan beberapa unsur kepemudaan.

“Kami mengoreksi pendekatan kesejarahan karena pendekatan kesejarahan terlalu banyak versi sehingga tidak akan ketemu. Yang kami lakukan adalah pendekatan ideologi. Kalau sama-sama mengakui Pancasila, mestinya ketemu,” ujar Ketua Panitia Pelaksana simposium itu, Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri.

Menanggapi ucapan Kiki tersebut, Ketua Panitia Pengarah Simposium Membedah Tragedi 1965 yang juga Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo berkata, kedua simposium sesungguhnya memiliki satu tujuan, yakni untuk merumuskan penyelesaian kasus hak asasi manusia masa lalu. (agk)