Kejaksaan Agung Minta Tambahan Anggaran Rp310 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp310 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) 2016. Penambahan anggaran itu diantaranya untuk pembiayaan rumah susun sewa sebesar Rp32 miliar dan pengadaan alat kode penginderaan dan persandian sebesar Rp97 miliar.

Adanya penambahan anggaran ini dipertanyakan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Hukum meminta, penambahan anggaran disertai rincian rencana penggunaan anggaran secara detail.

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Bambang Waluyo mengatakan, rusunawa yang akan dibiayai dari anggaran Kejagung berada di Meruya. Sementara alat kode penginderaan rencananya akan dipakai untuk fungsi intelijen kejaksaan.

Pilihan Redaksi Keganjilan di Balik Pemeriksaan La Nyalla Mattalitti Kejaksaan Agung Terima Data PPATK Kasus La Nyalla OJK Gandeng Kejaksaan Agung Tangani Kasus Sektor Keuangan Jaksa Agung Surati Pratikno Minta Dana Sita Supersemar

Semua yang kami ajukan adalah Rp310,9 miliar dan belum termasuk yang disampaikan jaksa agung terkait Satgasus, Tim Pengawas Pembangunan Daerah (TP4D), dan kantor Kejari serta Kejati," kata Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi III, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/6).

Bambang juga menerangkan, dalam jumlah tersebut Kejagung membutuhkan penambahan anggaran bagi mobil dinas sebesar Rp9 miliar bagi jaksa pengawas di daerah.

Selain itu, Bambang menambahkan institusinya telah menghemat anggaran sebanyak Rp162 miliar pada bulan Mei. "Mei 2016 kami diminta penghematan Rp162 miliar. Pemulihan anggaran penghematan Rp162 miliar, izin dikembalikan dalam APBNP," katanya.

Menanggapi permintaan ini, Wakil Ketua Komisi III Benny Kabur Harman meminta agar Kejagung merinci jumlah Rp310 miliar yang diajukan. Hal ini agar diketahui maksud dan tujuan dari pengajuan penambahan anggaran.

"Rp310 M darimana asal usulnya? Kalau kami setujui, kami harus tahu. Sebelum tahu, kami tidak boleh kasih persetujuan, untuk mencegah," kata Benny.

Anggota Fraksi PAN Daeng Muhammad juga mempertanyakan hal ini. Dia juga menyoroti agar pengajuan anggaran Rp97 miliar bagi pengadaan alat penginderaan perlu dirinci kembali.

"Yang paling penting adalah outputnya apa? Bikin rusunawa, pengadaan alat penginderaan outputnya bagi masyarakat apa? Apakah akan ada percepatan kerja, akselerasi kerja?" kata dia.

Terkait rusunawa, anggota Fraksi PKS Nasir Djamil juga meminta agar Kejagung memberi rincian informasi terkait detail pembangunannya. (sur)