Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan pencapaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna DPRD memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta ke-489. Gubernur yang biasa disapa Ahok itu menyebut program-program unggulan itu sudah dilaksanakan.
"Pemprov DKI Jakarta melaksanakan program-program unggulan, antara lain, pengembangan sistem transportasi, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota," kata Ahok dihadapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Pimpinan serta anggota dewan, di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (22/6).
Di bidang pelayanan transportasi, Ahok mengatakan, PT Transportasi Jakarta telah melayani 12 koridor utama dan enam rute lintas koridor. Pengembangan Bus Rapid Transit, sejalan dengan pembangunan angkutan umum massal berbasis rel. Saat ini progres pembangunan untuk Fase I Lebak Bulus - Bundaran HI, konstruksinya telah mencapai 32,09%, dan konstruksi struktur bawah tanah telah mencapai 65,02%. Proyek ini ditargetkan selesai dalam tiga tahun mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam penyediaan perumahan rakyat, telah dilaksanakan pembangunan Rumah Susun sebanyak enam dan 18 blok, dengan total 2.478 unit. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah membangun banyak ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).
Adapun di sektor pangan, tiga badan usaha milik daerah yaitu PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang, telah memberikan dampak positif terhadap inflasi. "Inflasi tahun 2015 sebesar 3,3 persen. Laju inflasi tahun ke tahun pada bulan Mei 2016 tercatat 0,24 persen," tutur Ahok.
Dalam peningkatan pelayanan kesehatan, Pemprov DKI, kata Ahok, menyediakan dana jaminan pemeliharaan kesehatan daerah, sebesar Rp807 Miliar untuk sekitar 2,9 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selain itu, 15 Rumah Sakit Umum Kecamatan tengah dibangun
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai program-program di Jakarta dapat lebih baik jika terjalin kerjasama yang baik.
"Pembangunan Kota Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik jika ada kerja sama. Tanpa kerja sama, pembanguan Jakarta tidak bisa berjalan dengan baik," kata Prasetio.
Prasetio juga menyoroti laporan keuangan Pemprov Jakarta yang mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut. Dia menganggap hal itu menandakan tidak adanya kemampuan manajerial untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.
(sur)