Badan POM Akui Tak Awasi Vaksin Impor

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Obat dan Makanan mengakui tidak melakukan pengawasan terhadap vaksin impor. Kekurangan sumber daya manusia diklaimnya sebagai salah satu penyebab lalainya pengawasan tersebut.

"Kami bersalah, kami mohon maaf atas apa yang terjadi tapi kami sudah melakukan apa yang kami bisa," kata Plt Ketua Badan POM Tengku Bahdar Johan Hamid dalam konferensi pers di Gedung BPOM, Jakarta, Selasa (28/6).

Pilihan Redaksi Dini Hari Ini Polisi Buru Tersangka Kasus Vaksin Palsu Mengurai Jaringan Pemalsu Vaksin Pemerintah Didesak Ungkap Nama Distributor Vaksin Palsu Okky Asokawati: Kemenkes Kecolongan dan Tak Empati ke Publik Vaksin Palsu, Negara Dituding Lakukan Kejahatan Kemanusiaan

Bahdar juga mengaku selama ini kewenangan BPOM hanya pada pengawasan obat dan makanan. Dalam proses pembuatan juga penyaluran obat dan vaksin, BPOM tidak diikutsertakan oleh Kementerian Kesehatan.

Dalam hal ini, menurut Bahdar, sudah masuk dalam peraturan yang ada dalam tubuh Kemenkes. Maka itu, BPOM tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan vaksin selama ini.

BPOM mensinyalir maraknya peredaran vaksin palsu karena permintaan vaksin impor yang semakin meningkat oleh kalangan menengah ke atas.

Bahdar mengatakan permintaan vaksin impor oleh kalangan menengah ke atas ini karena tidak percaya dengan vaksin yang sudah disediakan oleh pemerintah. Padahal, vaksin pemerintah sudah melalui pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM.

"Celah vaksin palsu ini karena permintaan vaksin impor semakin banyak," ujarnya.

Sejauh ini, vaksin impor diklaim olehnya sebagai vaksin yang paling banyak dipalsukan.

Bahdar mengatakan vaksin yang aman adalah vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah karena telah melalui pengawasan dari Badan POM. Vaksin yang masuk dalam kerjasama dengan pemerintah adalah Bio Farma. (obs/obs)