Pemerintah Respons Perubahan Kabinet Filipina Terkait Sandera

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia gerak cepat menyikapi pergantian kabinet pemerintahan Filipina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, dia akan bertolak ke Manila besok bertemu dengan Menteri Luar Negeri baru Filipina dan membahas penyanderaan tujuh warga Indonesia oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

"Makanya dari hari pertama pemerintah dilantik, kami ada di sana untuk menjalin networking, komunikasi dengan pemerintah baru agar tidak ada jeda soal kasus sandera ini," ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/6).

Retno juga direncanakan bertemu Presiden Filipina terpilih Rodrigo Duterte, Jumat (1/7). Dia yakin pemerintahan di bawah Rodrigo berkomitmen sama seperti saat dipimpin Benigno Aquino III, membantu membebaskan WNI.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Istana Merdeka, Rabu siang. Dia juga melaporkan telah mengirim diplomat senior untuk membuka jaringan komunikasi dengan jajaran pemerintahan baru.

Pilihan Redaksi Soal Pembebasan WNI, Pemerintah Kaji Opsi Operasi Militer Operasi Militer Pembebasan Sandera Tergantung Data Intelijen Kawasan Penyanderaan 7 WNI Dikepung Ribuan Tentara Filipina

Retno berpendapat, diplomasi yang baik bersama Menlu Filipina sebelumnya berpengaruh dan mempermudah pembebasan 14 WNI yang juga disandera Abu Sayyaf beberapa waktu lalu.

Selain diplomasi, kata Retno, Ryamizard turut melaporkan kesepakatan yang dibuat bersama pemerintah Filipina. Salah satunya adalah boleh masuknya TNI dalam kapal di perairan Filipina.

"Presiden sudah memberikan arahan segera tanda tangani dan jalankan. Di Pak Menhan ada dua. Satu adalah upaya menangani sekarang dan prevent (mencegah)," katanya.

Ryamizard menjelaskan, pasukan Indonesia belum akan turun langsung dalam pembebasan WNI kali ini. Sekira tujuh hingga sepuluh ribu pasukan Filipina telah mengepung kawasan yang diduga menjadi tempat sandera.

Menurutnya, dia akan terus berkomunikasi dengan menteri pertahanan Filipina secara intensif terutama mengenai sea corridor.

"Tapi titik-titik kan harus dibicarakan. Seperti kemarin masuk, ini lewat mana, rute mana. Kalau banyak-banyak kapal nanti ngawur," ujar Ryamizard. (pit)