Reklamasi Disetop, Agung Podomoro Tunggu Surat Pemprov DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Agung Podomoro Land (APLN) Tbk menyatakan belum bisa menindaklanjuti keputusan pembatalan proyek reklamasi Pulau G yang mereka garap, hingga turun keputusan resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Direktur Utama PT APLN Cosmas Batubara mengatakan baru dapat menindaklanjuti rekomendasi pemerintah pusat terkait pembatalan reklamasi setelah menerima pemberitahuan resmi dan surat keputusan dari Pemerintah Povinsi DKI Jakarta.

"Karena izin (reklamasi) kami dapatkan dari Pemrov DKI Jakarta, jadi kami tunduk pada keputusan Pemprov DKI," ujar Cosmas dalam konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Sabtu (2/7).

Menurut Cosmas, hingga saat ini pihaknya sama sekali tidak menerima surat pernyataan maupun surat keputusan resmi baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi daerah terkait proyek reklamasi.

"Kami belum bisa tindak lanjuti rekomendasi (pembatalan reklamasi) karena SK lanjutan terkait proyek reklamasi dari Pemrov DKI Jakarta belum ada," kata Cosmas

Baca juga: Proyek Reklamasi Disetop, Agung Podomoro Bantah Langgar Aturan

Cosmas menyatakan, sejauh ini PT APLN maupun anak perusahaannya PT Muara Wisesa Samudra sebagai pengembang yang terkait langsung dalam pembangunan Pulau G, tidak pernah dilibatkan dalam disuksi apapun oleh pemerintah terkait keberlanjutan proyek reklamasi.

Ia menyebut pernyataan komite gabungan pemerintah pusat yang terdiri dari Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kesepakatan pembatalan proyek reklamasi Pulau G sebagai keputusan sepihak.

"Tanpa ada diskusi yang libatkan kami (pengembang), pembatalan proyek reklamasi ini merupakan keputusan sepihak. Kewajiban yang tercantum dalam SK KLHK Nomor 355 Tahun 2016 tentang moratorium sudah kami lakukan tanpa dievaluasi," kata Cosmas.

Terkait pembatalan reklamasi Pulau G itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berpendapat pembatalan harus berdasarkan Keputusan Presiden, sebab dasar hukum yang digunakan ketika memulai reklamasi adalah Keppres, yakni Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Ini kan rekomendasi, jadi mesti naik ke Presiden. (Harus ada Keppres) karena kan dasarnya Keppres," kata Ahok, kemarin.

Ahok mengaku heran karena pembatalan reklamasi hanya berlaku untuk pembangunan Pulau G. Padahal, menurutnya, banyak pulau reklamasi lain yang memiliki dampak pencemaran lebih besar ketimbang Pulau G.

"Kalau soal mencemarkan (lingkungan), Pulau C dan D lebih mencemarkan dilihat dari peta udara dan kajian tim," kata Ahok.

Ia curiga penghentian reklamasi Pulau G hanya mengincar pengembangnya, yakni PT Muara Wisesa Samudera sebagai anak usaha PT Agung Podomoro Land. Alasan reklamasi disetop, menurut Ahok, tak masuk akal.

Baca juga: Reklamasi Jakarta di Pulau C, D, dan N Bisa Dilanjutkan

(agk)