Kerap Dibohongi, Ahok Akan Terus Lakukan Sidak

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kerap dibohongi beberapa oknum PNS dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, dia menyatakan akan terus melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Dalam pelaksanaannya, sidak akan dipimpin oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

"Perlu (sidak), karena ada beberapa oknum juga membohongi. Jadi kayak laporan WA (WhatsApp) pun enggak semua jujur," kata Gubernur yang biasa dipanggil Ahok itu, di Balai Kota, Jakarta, Selasa (12/7).

Lihat juga: Usai Sidak, Djarot Perintahkan BKD Rampingkan PNS DKI Jakarta

Ada beberapa modus yang biasa dilakukan oleh oknum PNS untuk membohongi Ahok. Salah satunya dengan mengirim foto laporan menggunakan foto lama. Praktik kebohongan juga terjadi dalam sistem pelaporan di aplikasi yang dikelola Jakarta Smart City, Qlue dan Cepat Respons Opini Publik (CROP).

Laporan pada aplikasi tersebut, menurut Ahok, seringkali ditindaklanjuti sendiri untuk mendapatkan poin kinerja lebih. Adapula institusi seperti kelurahan yang mendapatkan poin tinggi karena jumlah laporan sedikit, tidak sebanding dengan laporan di kelurahan lain.

Ahok menyebut terdapat sekitar 10 persen oknum PNS di kelurahan yang memanipulasi laporan tersebut. "Enggak banyak (yang manipulasi) di bawah 10 persen. Kami sudah tahu, kan ada lurah yang dicopot," ujarnya.

Lihat juga: Pemprov DKI Catat 6 Ribu Lebih PNS Tak Masuk Kerja

Untuk mencegah berlanjutnya praktik kebohongan, Ahok menegaskan pihaknya akan memperbaiki sistem pengawasan penggunaan aplikasi tersebut, yakni dengan cara melakukan pemantauan dari CCTV dan melakukan sidak.

Djarot, di lingkungan Balai Kota, kemarin, sudah melakukan sidak pada hari pertama masuk kerja setelah lebaran.

Dalam sidak tersebut Djarot menemukan PNS dengan izin sakit terencana, sistem presensi offline, dan kelebihan PNS di banyak bagian.

Berdasarkan data dari BKD, dari total 72.697 PNS Pemprov DKI Jakarta, sebanyak 6.072 PNS tidak hadir pada hari pertama masuk kerja setelah lebaran. Di hari yang sama, 1.733 PNS datang terlambat.

BKD juga menemukan 1.217 alat sistem absensi yang mati. Akibatnya, PNS di institusi tersebut tidak tercatat sistem dan harus mendata secara manual. (agk)