Wantimpres Dukung KPK Buat Kantor Cabang dan Tambah Penyidik
CNN Indonesia
Jumat, 15 Jul 2016 02:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa berkembang seperti lembaga anti korupsi yang ada di Hong Kong, China, dan Korea Selatan. Hal itu dianggap perlu untuk meningkatkan integritas Indonesia di mata internasional.
Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto mengatakan, baru saja melakukan kunjungan kerja di dua kawasa itu. Lembaga antikorupsi di sana sudah sangat maju. Tak hanya itu, hubungan antar lembaga penegak hukum juga terbangun dengan baik.
"Lembaga mereka sudah sangat maju. Polisinya kuat, jaksanya kuat, dan KPK-nya juga kuat," ujar Sidarto usai menggelar rapat dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/7).
Sidarto menyampaikan, Hong Kong dengan jumlah penduduk mencapai 8 juta orang telah memiliki tujuh cabang lembaga anti korupsi dan 1.200 penyidik. Hal itu sangat bertolak belakang dengan kondisi KPK yang hanya memiliki 150 penyidik dan tidak memiliki satu pun cabang.
Sidarto menjelaskan, banyaknya cabang lembaga anti korupsi di kawasan Hong Kong adalah untuk mewujudkan program zero corruption. Dengan keseriusan merealisasikan program tersebut, Hong Kong dan Korsel dianggap menjadi kawasan yang memiliki integritas.
Tak hanya itu, peningkatan kualitas terhadap penanganan korupsi sejatinya akan berdampak positif, khususnya bagi Indonesia. Karena dengan rendahnya korupsi, negara lain tidak akan ragu untuk berinvestasi.
"Bagi Hog Kong dan Korea Selatan yang tidak punya sumber daya alam, integritas adalah kuci dari keberhasilan menjadi negara maju. Investor percaya karena clean government," ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat itu juga mengaku dalam waktu dekat akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk memberi masukan soal proyek perbaikan terhadap KPK. Meski demikian, ia belum berani menjamin, dukungan terhadap KPK bisa langsung terealisasi.
"Saya tidak bisa bicara banyak dahulu. Bahwa sukses suatu negara adalah kalau mendapat kepercayaan dunia," ujar Sidarto.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, kebijakan pendirian kantor cabang KPK diharapkan bisa segera terealiasi. Hal itu dinilai perlu untuk meningkatkan proses pengawasan dan penindakan korupsi yang masih masiv terjadi, khususnya di daerah.
"Hong Kong itu area kecil sudah punya tujuh cabang. Mudah-mudahan KPK juga punya cabang dimana-mana," ujar Agus.
Agus menegaskan, peningakatan terhadap kapasitas KPK juga perlu dilakukan untuk menyasar korupsi yang ada di sektor swasta. Ia berkata, lembaga anti korupsi di Hong Kong dan Korsel sudah fokus pada korupsi di sektor swasta.
"Di Hong Kong 80 persen sudah menangani swasta dan 20 persen birokrat. Di Indonesia belum seperti itu," ujarnya. (yns/yns)
Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto mengatakan, baru saja melakukan kunjungan kerja di dua kawasa itu. Lembaga antikorupsi di sana sudah sangat maju. Tak hanya itu, hubungan antar lembaga penegak hukum juga terbangun dengan baik.
"Lembaga mereka sudah sangat maju. Polisinya kuat, jaksanya kuat, dan KPK-nya juga kuat," ujar Sidarto usai menggelar rapat dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sidarto menjelaskan, banyaknya cabang lembaga anti korupsi di kawasan Hong Kong adalah untuk mewujudkan program zero corruption. Dengan keseriusan merealisasikan program tersebut, Hong Kong dan Korsel dianggap menjadi kawasan yang memiliki integritas.
"Bagi Hog Kong dan Korea Selatan yang tidak punya sumber daya alam, integritas adalah kuci dari keberhasilan menjadi negara maju. Investor percaya karena clean government," ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat itu juga mengaku dalam waktu dekat akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk memberi masukan soal proyek perbaikan terhadap KPK. Meski demikian, ia belum berani menjamin, dukungan terhadap KPK bisa langsung terealisasi.
"Saya tidak bisa bicara banyak dahulu. Bahwa sukses suatu negara adalah kalau mendapat kepercayaan dunia," ujar Sidarto.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, kebijakan pendirian kantor cabang KPK diharapkan bisa segera terealiasi. Hal itu dinilai perlu untuk meningkatkan proses pengawasan dan penindakan korupsi yang masih masiv terjadi, khususnya di daerah.
"Hong Kong itu area kecil sudah punya tujuh cabang. Mudah-mudahan KPK juga punya cabang dimana-mana," ujar Agus.
Agus menegaskan, peningakatan terhadap kapasitas KPK juga perlu dilakukan untuk menyasar korupsi yang ada di sektor swasta. Ia berkata, lembaga anti korupsi di Hong Kong dan Korsel sudah fokus pada korupsi di sektor swasta.
"Di Hong Kong 80 persen sudah menangani swasta dan 20 persen birokrat. Di Indonesia belum seperti itu," ujarnya. (yns/yns)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK