Perampingan PNS, Ahok Pertanyakan Kebutuhan Kantor Wali Kota

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah gencar merampingkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlebih. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai keberadaan wali kota tak lagi dibutuhkan lantaran administrasi sudah cukup dipegang kecamatan dan kelurahan. Ahok, sapaan Basuki, mempertanyakan kebutuhan kantor wali kota.

"Perlu enggak sih gedung Wali Kota di Jakarta? Menurut saya Jakarta malahan sebetulnya enggak perlu pegawai begitu banyak," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/7).

Pilihan Redaksi Usai Sidak, Djarot Perintahkan BKD Rampingkan PNS DKI Jakarta Kerap Dibohongi, Ahok Akan Terus Lakukan Sidak Sistem Kehadiran PNS Offline, Ahok Tak Berikan Tunjangan Ahok Evaluasi Gaji PNS Agar Sesuai dengan Beban Kerja

Menurut Ahok, keberadaan kelurahan dan kecamatan sudah dekat dengan warga.  Sehingga lurah dan camat dapat melayani, memantau, sekaligus mengawasi warga di lingkungannya,

"Kuncinya di kelurahan dan kecamatan, sebagai estate manager," ujar Ahok.

Jika, kantor wali kota ditiadakan, DKI Jakarta bakal kehilangan lima kantor yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan.

Hal ini, menurut Ahok, agar PNS dapat bekerja dengan beban kerja yang seimbang. Perampingan PNS tersebut, kata Ahok, dilakukan secara bertahap. Ahok mengatakan dalam kurun tertentu Pemprov DKI Jakarta tidak merekrut PNS dan merampingkan secara alami melalui pensiun. Kecuali untuk penerimaan tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan.

Untuk perampingan PNS, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agus Suradika mengatakan BKD akan membuat pemetaan untuk rasionalisasi PNS berdasarkan empat kuadran zona.

Pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja yang baik akan tetap dipertahankan. Pegawai dengan kompetensi bagus dan kinerja rendah maupun sebaliknya akan diikutkan dalam pendidikan kilat (diklat). Sedangkan, PNS dengan kompetensi dan kinerja buruk diminta untuk mengundurkan diri.

Berdasarkan data BKD, saat ini Pemprov DKI Jakarta memiliki 72.697 PNS. ‎Perampingan itu akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahun ini, 80 PNS sudah dipecat lantaran persoalan disiplin.

Perampingan ini juga sesuai dengan wacana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi merasionalisasai satu juta PNS di Indonesia.

(obs)