KLHK Akan Tunda Izin 3,5 juta Hektare Kebun Sawit
Riva Dessthania Suastha | CNN Indonesia
Selasa, 19 Jul 2016 04:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana menunda pemberian izin lahan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit seluas 3,5 juta hektare.
Menurut Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK San Afri Awang, moratorium izin ini selaras dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang berharap ada perbaikan tata kelola dan melindungi hutan yang masih tersisa.
Dari 3,5 juta hektare lahan yang berpotensi di moratorium, 1,9 juta hektare lahan merupakan lahan milik perusahaan yang diindikasikan diperdagangkan oleh perusahaan dan tidak sesuai izin awal yang diberikan. Sedangkan 1,6 juta hektare lahan lainnya merupakan lahan yang sedang dalam proses pengajuan izin pelepasan.
"Sekitar 3,5 juta hektare lahan berpotensi kami moratoriun tapi sejauh ini masih sebatas potensi dan masih perlu kami lihat riwayat izin dan operasionalnya," kata Awang di KLHK, Senin (18/7).
Sejauh ini baru sekitar 950 ribu hektare lahan yang sudah pasti ditahan proses pengajuan izin pelepasannya.
950 ribu hektare lahan ini, kata Awang, masih dalam tahap proses pengajuan izin pelepasan kepada pemerintah. Namun dalam masa pengajuannya, turun instruksi dari Presiden untuk melakukan penghentian izin pelepasan lahan untuk perkebunan sawit.
"Jadi ketika instruksi (moratorium) dari Presiden turun, seluruh pengajuan izin pelepasan lahan kami tunda. Ada sekitar 950 ribu hektare yang kami tunda dan itu berpotensi bertambah lagi," katanya.
Selain menunda, KLHK juga akan mengevaluasi izin-izin pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Menurut Awang, ada beberapa kriteria lahan yang akan terkena moratorium atau evaluasi perizinan pelepasan lahan.
Guna memperkuat arahan Presiden tentang moratorium perizinan kelapa sawit ini, KLHK bersama kementerian dan lembaga terkait tengah menggodok konsep-konsep dasar yang akan dimasukan Instruksi Presiden terkait moratorium izin kelapa sawit.
Perbaikan Tata Kelola
Menurut Awang, kebijakan moratorium terkait pelepasan izin lahan perlebunan kelapa sawit yang digagas Pemerintah khususnya Presiden bukan hanya kebijakan kosong tanpa konteks belaka.
Awang menuturkan, dibalik kebijakan moratorium, tersimpan tujuan yang ingin dicapai Pemerintah khususnya dalam perbaikan tata kelola lahan dan tata kelola lingkungan.
Menurut Awang, jika moratorium pada lahan palin tidak seluas 950 ribu hektare tersebut berjalan dengan konsisten, setidaknya moratorium bukaan lahan tersebut telah menyumbangkan potensi pengurangan emisi karbon sebesar 0,26 Gigaton CO2 (GtCO2)/tahun moratorium berjalan atau mencapai 20% dari baseline emisi deforestasi tahunan sebesar 0,293 GtCO2/tahun.
"Moratorium yang pemerintah ajukan bukan sebatas cek kosong, tapi justru memiliki konteks dibalik itu semua. Dari moratorium tersebut akan mempertimbangkan salah satunya kesejahteraan petani, perbaikan komoditas kelapa sawit, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan," tutur Awang.
Moratorium ini akan berjalan selama lima tahun ke depan terhitung sejak Instruksi Presiden terkait moratorium kelapa sawit terbit. Dalam masa moratorium tersebut, pemerintah akan membenahi tata kelola pemberian izin pembukaan lahan kelapa sawit serta membenahi produktivitas komoditas kelapa sawit Indonesia.
Salah satunya meningkatan produktivitas kelapa sawit tanpa memperluas bukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit baru. "Kami coba benahi produktivitas salah satunya dengan tingkatkan produktivitas sawit yang berasal dari perkebunan rakyat," kata Awang.
Peningkatan produktivitas petani sawit, menurutnya tidak selalu harus dilakukan dengan cara membuka perkebunan sawit baru. Justru menurutnya peningkatan produktivitas kelapa sawit bisa dioptimalkan dengan memaksimalkan lahan sawit yang ada khususnya lahan sawit milik masyarakat.
Awang menyatakan, perlu ada sokongan yang datang dari pemerintah guna meningkatakan produktivitas guna memaksimalkan pendapatan masyarakat dan perusahaan dalam menghasilkan kelapa sawit tanpa perlu membuka lahan kelapa sawit baru.
Salah satunya, dengan membenahi regulasi perbankan dan usaha pinjam modal bagi masyarkat untuk mengembangkan bisnis perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit.
"Pendapatan kelapa sawit rakyat masih rendah. Per tahun masih kurang dari 2 ton crude palm oil (CPO) yang dimana targetnya itu sebesar 6 ton. Ini bisa ditingkatkan tanpa perlu ada bukaan lahan lagi," kata Awang. (sur)
Menurut Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK San Afri Awang, moratorium izin ini selaras dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang berharap ada perbaikan tata kelola dan melindungi hutan yang masih tersisa.
Dari 3,5 juta hektare lahan yang berpotensi di moratorium, 1,9 juta hektare lahan merupakan lahan milik perusahaan yang diindikasikan diperdagangkan oleh perusahaan dan tidak sesuai izin awal yang diberikan. Sedangkan 1,6 juta hektare lahan lainnya merupakan lahan yang sedang dalam proses pengajuan izin pelepasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejauh ini baru sekitar 950 ribu hektare lahan yang sudah pasti ditahan proses pengajuan izin pelepasannya.
"Jadi ketika instruksi (moratorium) dari Presiden turun, seluruh pengajuan izin pelepasan lahan kami tunda. Ada sekitar 950 ribu hektare yang kami tunda dan itu berpotensi bertambah lagi," katanya.
Selain menunda, KLHK juga akan mengevaluasi izin-izin pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Menurut Awang, ada beberapa kriteria lahan yang akan terkena moratorium atau evaluasi perizinan pelepasan lahan.
Guna memperkuat arahan Presiden tentang moratorium perizinan kelapa sawit ini, KLHK bersama kementerian dan lembaga terkait tengah menggodok konsep-konsep dasar yang akan dimasukan Instruksi Presiden terkait moratorium izin kelapa sawit.
Perbaikan Tata Kelola
Menurut Awang, kebijakan moratorium terkait pelepasan izin lahan perlebunan kelapa sawit yang digagas Pemerintah khususnya Presiden bukan hanya kebijakan kosong tanpa konteks belaka.
Awang menuturkan, dibalik kebijakan moratorium, tersimpan tujuan yang ingin dicapai Pemerintah khususnya dalam perbaikan tata kelola lahan dan tata kelola lingkungan.
Menurut Awang, jika moratorium pada lahan palin tidak seluas 950 ribu hektare tersebut berjalan dengan konsisten, setidaknya moratorium bukaan lahan tersebut telah menyumbangkan potensi pengurangan emisi karbon sebesar 0,26 Gigaton CO2 (GtCO2)/tahun moratorium berjalan atau mencapai 20% dari baseline emisi deforestasi tahunan sebesar 0,293 GtCO2/tahun.
"Moratorium yang pemerintah ajukan bukan sebatas cek kosong, tapi justru memiliki konteks dibalik itu semua. Dari moratorium tersebut akan mempertimbangkan salah satunya kesejahteraan petani, perbaikan komoditas kelapa sawit, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan," tutur Awang.
Moratorium ini akan berjalan selama lima tahun ke depan terhitung sejak Instruksi Presiden terkait moratorium kelapa sawit terbit. Dalam masa moratorium tersebut, pemerintah akan membenahi tata kelola pemberian izin pembukaan lahan kelapa sawit serta membenahi produktivitas komoditas kelapa sawit Indonesia.
Salah satunya meningkatan produktivitas kelapa sawit tanpa memperluas bukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit baru. "Kami coba benahi produktivitas salah satunya dengan tingkatkan produktivitas sawit yang berasal dari perkebunan rakyat," kata Awang.
Peningkatan produktivitas petani sawit, menurutnya tidak selalu harus dilakukan dengan cara membuka perkebunan sawit baru. Justru menurutnya peningkatan produktivitas kelapa sawit bisa dioptimalkan dengan memaksimalkan lahan sawit yang ada khususnya lahan sawit milik masyarakat.
Awang menyatakan, perlu ada sokongan yang datang dari pemerintah guna meningkatakan produktivitas guna memaksimalkan pendapatan masyarakat dan perusahaan dalam menghasilkan kelapa sawit tanpa perlu membuka lahan kelapa sawit baru.
Salah satunya, dengan membenahi regulasi perbankan dan usaha pinjam modal bagi masyarkat untuk mengembangkan bisnis perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit.
"Pendapatan kelapa sawit rakyat masih rendah. Per tahun masih kurang dari 2 ton crude palm oil (CPO) yang dimana targetnya itu sebesar 6 ton. Ini bisa ditingkatkan tanpa perlu ada bukaan lahan lagi," kata Awang. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK