Soal NJOP Reklamasi, Ahok Bilang DPRD Tak Bisa Tentukan

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan permintaan pengembang yang meminta pengurangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan reklamasi ke DPRD DKI Jakarta.

Basuki, yang biasa disapa Ahok itu, menyatakan bahwa NJOP tak bisa ditentukan oleh DPRD.

"Aku enggak ngerti pikiran mereka ya. NJOP kan enggak bisa ditentuin oleh DPRD. NJOP juga bukan ditentuin oleh saya," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/7).

Ahok menuturkan penghitungan NJOP didapat melalui rumusan tersendiri yang dihitung berdasarkan zonasi. Perhitungan NJOP diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK. 04/1998 tentang penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Lihat juga: Jaksa Ungkap 'Pasal Orderan' Prasetio Edi

NJOP dihitung melalui perbandingan harga objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. Takaran itu ditetapkan Menteri Keuangan setiap tiga tahun dan setiap tahun untuk daerah tertentu sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi.

Perhitungan NJOP Pulau Reklamasi, menurut Ahok, dihitung berdasarkan nilai objek di Pantai Indah Kapuk, Ancol, serta Pantai Mutiara. Hal itu, sambungnya, karena objek tersebut juga merupakan hasil reklamasi.

Sebelumnya, dalam persidangan kasus dugaan suap Rancangan Peraturan Daerah terkair Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang berlangsung kemarin terungkap pengembang meminta NJOP dikurangi ke DPRD DKI Jakarta. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi memutarkan rekaman pembicaraan antara pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, dan Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Lihat juga: Susi Minta Perpres SBY soal Reklamasi Benoa Ditinjau Ulang

Dalam rekaman terdengar perintah Aguan kepada politisi PDI Perjuangan dan Partai Gerinda tersebut untuk mengurangi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pulau reklamasi di teluk utara Jakarta. Pengurangan NJOP bertujuan agar besaran tambahan kontribusi yang berasal dari 15 persen dikali NJOP dikali luas tanah yang terjual dapat lebih kecil.

Rekaman pembicaraan itu diputar pada sidang dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan stafnya Trinanda Prihantoro yang menghadirkan Prasetio dan Taufik sebagai saksi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. (asa)