Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama Perusahaan Air Minum Jaya Erlan Hidayat mengatakan masalah air di Jakarta tak bisa diselesaikan hanya di tingkat provinsi. Menurut Erlan, masalah air minum harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Hal ini lantaran pemerintah pusat yang menginginkan adannya 10 juta sambungan, sementara DKI Jakarta memiliki hampir sepersepuluhnya dengan 830 ribu sambungan pipa.
"Barangkali kami bisa berkontribusi besar terhadap 10 juta sambungan itu. Tapi selama kami tidak diberi jatah air lebih, kami tidak bisa melakukan banyak hal. Ini masalah mendasar," kata Erlan, saat memberikan sambutan dalam acara temu media di Jakarta, Kamis (21/7).
Erlan menilai permasalahan ini timbul karena air di Jakarta bukan milik Jakarta. Air tersebut datang dari luar Jakarta, seperti aliran air sungai yang berasal dari luar Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasokan air tersebut, kata Erlan, sama sejak tahun 1997, sementara jumlah penduduk terus bertambah. Selain menambah pasokan air, untuk memenuhi kebutuhan air di Jakarta salah satu caranya adalah dengan mengurangi tingkat kehilangan air atau
Non Revenue Water (NRW).
Untuk menurunkan NRW tersebut, menurut Erlan, membutuhkan biaya yang besar. Dari 12 area dengan NRW tertinggi, jika diganti semua pipanya untuk menghemat 13 persen NRW, membutuhkan dana sebesar Rp2,5 triliun rupiah.
Erlan menuturkan penghematan air di wilayah-wilayah tersebut tidak bisa menolong area lainnya.
"Tapi kalau saya harus memilih dengan uang yang sama Rp2,5 triliun, saya lebih menambah pasokan air ke Jakarta terutama ke daerah yang belum terlayani dan kebagian air," tutur Erlan.
Untuk bisa menambah pasokan air itu pemerintah pusat menurut Erlan harus untuk turun tangan agar defisit air di Jakarta bisa dikurangi.
(sur)