WALHI Sesalkan Penyidikan Kasus Pembakaran Hutan Riau Disetop

Oktaviani Satyaningtyas, CNN Indonesia | Sabtu, 23/07/2016 10:39 WIB
WALHI Sesalkan Penyidikan Kasus Pembakaran Hutan Riau Disetop Polda Riau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas kasus pembakaran hutan yang libatkan 15 korporasi. (Dok. Asia Pulp and Paper)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyesalkan langkah Kepolisian Daerah Riau  menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus pembakaran lahan dan hutan di Riau yang melibatkan 15 korporasi.  

Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan WALHI, Khalisah Khalid, berpendapat seharusnya Polri di bawah kepimimpinan Tito Karnavian dapat memanfaatkan kasus tersebut untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan adil.

Polda Riau baru-baru ini  menerbitkan SP3 atas kasus pembakaran lahan dan hutan di Riau yang melibatkan 15 korporasi. Polda Riau beralasan tidak memiliki bukti kuat untuk menindaklanjuti kasus kejahatan lingkungan tersebut.


Khalisah menilai alasan Polda Riau justru menunjukkan bahwa Polri tidak berusaha  maksimal menyelesaikan kasus terkait kejahatan lingkungan.

"Kekhawatiran kami, Kepolisian tidak punya sikap yang independen dalam menyelesaikan kasus ini dan tidak menantang dirinya untuk menyelesaikan kasus ini," ujar Khalisah di Kantor WALHI Jakarta, Jumat (22/7).

WALHI khawatir tindak kejahatan terhadap lingkungan akan terulang di masa depan jika kasus ini tidak ditangani serius oleh Polri. Oleh sebab itu WALHI menuntut penanganan hukum dan pemberian tuntutan maksimal kepada pelaku kejahatan hutan.

Jika sanksi yang dijatuhkan hanya bersifat administratif berupa teguran, WALHI yakin hal tersebut tak akan memberikan efek jera.

WALHI mengakui tak mudah menangani kasus lingkungan. Namun, kata Khalisah, kejahatan terhadap lingkungan merupakan tindakan luar biasa yang perlu disikapi secara khusus

Menangani tindak kejahatan lingkungan disebut Khalisah sebagai tugas besar Polri. "Tidak cukup hanya komitmen, butuh bukti nyata. Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas," ujarnya.

Hingga saat ini WALHI Riau masih meninjau, mengkaji, serta memikirkan langkah yang akan diambil pasca-SP3 kasus pembakaran lahan dan hutan di Riau yang melibatkan 15 korporasi.  

WALHI tak menutup kemungkinan akan menggelar pertemuan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membicarakan penghentian penyidikan kasus pembakaran hutan tersebut.
(agk)