Menteri Pendidikan Bakal Tinjau Ulang Urgensi Ujian Nasional

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berencana meninjau kembali efektivitas ujian nasional. Hal itu diungkapkannya usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/7).

Muhadjir berkata, ia akan mempertimbangkan penerapan ujian nasional di berbagai tingkat pendidikan. Ia berencana meminta pertimbangan Jokowi atas keuntungan dan kerugian pelaksanaan ujian nasional.

"UN itu fungsi utamanya untuk mengukur capaian standar nasional. Apakah perlu UN atau tidak, nanti akan kami lihat," ucapnya.

Lihat juga: Mengenal Sistem UN Baru: CBT

Januari 2015, Anies Baswedan, yang baru saja diberhentikan Jokowi dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memutuskan tidak menjadikan ujian nasional sebagai penentu kelulusan siswa. Namun, ujian nasional masih menjadi salah satu syarat masuk perguruan tinggi.

"Tidak ada istilah lulus dan tidak lulus dalam UN sekarang. Yang ada hanyalah apakah nilai UN sudah mencapai nilai kompetensi yang sudah diharapkan siswa atau belum," kata Anies.

Kebijakan Anies kala itu disebut menjawab kontroversi seputar kelayakan ujian nasional jadi penentu kelulusan siswa. Penerapan itu dikritik sejak era Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo.

Lihat juga: Lunturnya Budaya Malu, Tanda Dekadensi Moral Bangsa

Kebijakan ujian nasional Menteri Bambang lantas dilanjutkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya, Muhammad Nuh. Pada masa Anies, wujud UN berubah. Keputusan meluluskan siswa ada di tangan sekolah.

Terkait persoalan guru honorer, Muhadjir mengaku belum dapat berbicara banyak tentang upaya penyelesaian yang akan diupayakannya. Ia berkata, persoalan tenaga didik honorer akan tetap ada meskipun pemerintah telah mengeluarkan solusi tertentu.

"Masalah itu tentu saja itu tidak akan betul-betul selesai 100 persen, karena tenaga didik itu, di mana pun, selalu ada yang staf," tuturnya.