TNI AD Minta Operasi Tinombala Tak Dihentikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono meminta upaya pengejaran kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso dengan nama sandi Operasi Tinombala tidak dihentikan. Operasi militer gabungan TNI dan Polri itu dinilai efektif dalam menangkap sisa pengikut kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah.

"Kalau operasi jangan dihentikan, membujuk (sisa pengikut Santoso untuk menyerah) kan tidak harus menghentikan operasi," kata Mulyono setelah pertemuan tatap muka dengan media massa di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (10/8).

Selain melalui operasi militer, Komnas HAM dan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Evaluasi Penanganan Terorisme (Tim 13) juga ikut menangani sisa kelompok Santoso yang masih bertahan di hutan Poso. Tim ini berusaha membujuk kelompok MIT menyerahkan diri melalui pendekatan kemanusiaan.

Pilihan Redaksi Dikira Anggota Santoso, Satgas Tinombala Tewas Ditembak Densus Tangkap Terduga Anak Buah Santoso di Atas Pesawat Relawan Wanita dan Dokter Siap Jemput Sisa Kelompok Santoso Tindak Anak Buah Santoso, Polri Janji Tak Langgar HAM

Namun upaya itu, kata Mulyono, tak perlu menghentikan operasi militer di Poso. Dia mengatakan, selain operasi tempur ada pula operasi teritorial yang harus dijalankan oleh TNI di Poso sebagai upaya menangani sisa kelompok Santoso.

"Operasi itu gunanya untuk mengimbau mereka, ayo turun, keluargamu di kampung sudah menunggu. Seperti itu metode yang kami siapkan," kata Mulyono.

Bahkan menurut Mulyono, upaya membujuk sisa kelompok Santoso dengan cara pengejaran ke hutan tak perlu dilakukan masyarakat. "Enggak usah kita kejar mereka ke hutan, kalau mereka mau turun itu lebih bagus lagi," katanya.

Keinginan Mulyono berseberangan dengan Tim 13. Salah satu anggota tim, Busyro Muqoddas berharap Operasi Tinombala dapat dihentikan. Upaya penjemputan kelompok Santoso, kata Busyro, dilakukan dengan cara-cara damai. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Kapolri, bagusnya minimal dua hal, yaitu mempertimbangkan operasi Tinombala untuk disetop dulu. Kedua, presiden dengan kebesaran jiwa dan kepemimpinannya, membuat kebijakan amnesti bagi yang bersedia untuk turun," kata Busyro di kantor Komnas HAM, kemarin.

Dia mengatakan Operasi Tinombala akan berjalan efektif jika dapat menghilangkan psikologis masyarakat yang sakit akibat konflik berkepanjangan selama 18 tahun di Poso. Namun menurutnya, operasi itu dinilai tidak efektif jika Satgas tersebut hanya sekadar menangkap dan menembak mati anggota kelompok MIT.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Tim 13 bersepakat meningkatkan sinergitas dengan Kepolisian RI dan Badan Nasional  Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal itu dilakukan agar penyelesaian konflik Poso bisa diselesaikan tanpa melanggar hak asasi manusia.

"Tim ini akan jadi mediator agar 16 anggota kelompok Santoso yang tersisa bisa turun tanpa tekanan dan penyiksaan. Hal ini merupakan bagian dari sinergitas masyarakat sipil dengan pemerintah," ujar Busyro. (obs)