Yusril Anggap Pengangkatan Arcandra sebagai Menteri Memalukan

Abi Sarwanto, CNN Indonesia | Senin, 15/08/2016 23:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar yang belakangan diduga memiliki dua paspor, Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, tindakan Jokowi mengangkat Arcandra tanpa mengetahui latar belakang status sang menteri adalah aneh dan memalukan.

"Presiden sampai salah mengangkat menteri yang ternyata telah kehilangan status WNI-nya adalah tindakan yang memalukan," kata Yusril dalam keterangannya, Senin malam (15/8).

Menurutnya, keanehan itu ditambah dengan para pembantu presiden yang tidak memberi penjelasan secara jelas dan tidak memahami status kewarganegaraan Arcandra yang memegang paspor Amerika.


"Tak kurang anehnya adalah penjelasan Menkumham yang seolah-olah tidak mengerti hukum kewarganegaraan RI," ujarnya.

Arcandra diberhentikan setelah muncul berita bahwa dia memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia dan Amerika Serikat.  Paspor Indonesia beberapa kali digunakannya saat melakukan perjalanan ke Indonesia. Padahal, Arcandra telah memiliki paspor AS dan menjadi warga negara itu sejak Maret 2012 dalam proses naturalisasi serta telah mengambil sumpah setia pada AS.

Jika isu itu benar terjadi, maka status warga negara Indonesia Arcandra terancam dicopot. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride).

Menyusul kisruh kewarganegaraan ganda ini, Yusril meminta agar Jokowi introspeksi dan mengurus negara dengan mengacu pada amanat konstitusi. Di akun Twitternya, Yusril mengkritik Jokowi yang dinilainya bertindak amatiran.

"Presiden Jokowi harusnya bertanya kepada dirinya sendiri apakah beliau mampu mengurus negara ini dengan benar sesuai amanat konstitusi. Jangan biarkan negara ini amburadul, jadi bahan olok-olok dan tertawaan bangsa lain. Kita harus punya harga diri," tulis Yusril.

"Urus negara ini dengan benar, jangan bertindak seperti amatiran yang akhirnya memalukan bangsa dan negara," lanjut Yusril lagi.
 
Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR Nashir Djamil menilai ada kejanggalan dibalik diberhentikannya Arcandra. Presiden dan pembantunya, kata dia, seharusnya sudah tau sejak awal dengan status kewarganegaraan menteri yang baru bekerja selama 20 hari ini.

Dia pun menduga diangkatnya Arcandra bukan kemauan presiden. Ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan mendesak presiden mengangkat Arcandra.

Untuk itu, Nashir berencana mengajak anggota dewan lainnya untuk mengajukan hak interpelasi atau hak bertanya kepada presiden.

"Untuk bertanya kok bisa masuk. Pertama kenapa diberhentikan alasannya? Oh pegang paspor. Kenapa bisa masuk? Kenapa bisa lolos? Tidak mungkin ini, ini bukan RT," kata Nashir. (den)