Kekerasan Masih Marak, Full Day School Dinilai Belum Tepat

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Jumat, 19/08/2016 05:34 WIB
Dengan adanya penambahan jam pelajaran, memperbesar celah anak untuk mengalami kekerasan di sekolah, terutama karena minimnya pengawasan guru. Siswa baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darul Ilmi, Limo Raya, Depok, saat mengikuti program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di hari pertama masuk sekolah, Senin 18 Juli 2016. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menilai masih maraknya kekerasan anak di sekolah membuat gagasan belajar sehari penuh atau full day school belum tepat diterapkan di Indonesia.

Menurut Retno, sebelum adanya penambahan jam pelajaran, sudah banyak anak-anak yang mengalami kekerasan dan bullying di sekolah. Dengan adanya penambahan jam pelajaran, memperbesar celah anak untuk mengalami kekerasan di sekolah.

"Selama kekerasan sekolah belum bisa ditangani, kebijakan full day school dirasa tidak tepat," kata Retno dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, Kamis (18/8).


Berdasarkan riset The Plan Asia Regional Office invited the International Center for Research on Women (ICRW) tahun 2014, kata Retno, kekerasan dan bullying terjadi pada 7 dari 10 anak di Indonesia. Ini menjelaskan bahwa sekolah belum menjadi tempat yang aman untuk anak.

Dengan adanya penambahan jam di sekolah, tutur Retno, memperbesar kesempatan anak untuk tidak berada dalam pengawasan guru. Maraknya kekerasan dan aksi bullying yang terjadi menunjukan selama ini pengawasan guru atau sekolah terhadap anak belumlah optimal.

"Bagaimana kalau ada penambahan jam pelajaran? Apa Guru bisa terus memantau kegiatan anak-anak? Orang tua kan jadi semakin khawatir,"

Kebijakan Libatkan Anak

Menurut salah satu pegiat pendidikan, Karina Adistiana, pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan belajar anak di sekolah.

Karina mengatakan, pemerintah seharusnya memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk ikut dalam pembentukan kebijakan pendidikan. Siswa diberi kesempatan untuk bicara terkait harapan dan keinginan mereka mengenai kegiatan pembelajaran di sekolah.

"Seakan-akan sekolah, pemerintah, dan orang tua yang paling tahu tentang apa yang dibutuhkan dan diharapkan anak-anak itu," kata Karina.

Menurut Karina, kebijakan pendidikan yang selama ini ada hanya menempatkan anak-anak sebagai objek percobaan kebijakan pemerintah. Hal ini terkait dengan gagasan belajar seharian di sekolah atau full day school. Gagasan tersebut dinilai tidak mengindahkan keinginan dan hak anak untuk bermain.

Pendidikan, kata Karina, memang mutlak penting, namun hak-hak anak untuk bermain dan bersenang-senang juga patut diperhatikan. sistem belajar sehari penuh disekolah dinilai menghilangkan hak-hak dasar anak tersebut.

"Waktu anak habis di sekolah, padahal pendidikan tidak melulu harus melalui sekolah," kata Karina. (den)