Cegah Korupsi, BPJS Tenaga Kerja Gandeng KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJSTK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat pakta integritas untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses tata kelola pelayanan BPJS Tenaga Kerja.

Direktur Utama BPJSTK Agus Santoso mengatakan,pakta integritas pencegahan korupsi yang dijalin dengan KPK bersifat terintegrasi. Pakta integritas itu diharapkan mampu mencegah terjadinya gratifikasi dan korupsi di BPJS TK.

"Direksi dan Dewan Pengawan BPJSTK akan berkomitmen untuk mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan BPJS TK," ujar Agus di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (14/9).

Agus menuturkan telah memerintahkan seluruh jajaran di BPJS TK untuk menandatangani pakta integritas antikorupsi. Dia mengklaim tak akan segan untuk memecat pegawai BPJS TK jika menolak untuk mendukung langkah pemberantasan korupsi.

Pilihan Redaksi BPJS Tenaker Tunjuk PP 60 jadi Biang Keladi Klaim JHT Melesat 46.846 Tenaga Kerja Djarum Jadi Peserta BPJS Tenaker Iuran BPJS Tenaker Capai Rp22,19 Triliun BPJS Ketenagakerjaan Laporkan Ratusan Perusahaan ke Kejaksaan

Selain pegawainya, Agus juga meminta mitra investasi dan penyedia pengadaan yang menjalin kerjasama dengan BPJS TK untuk turut serta menandatangani pakta integritas tersebut. Ia mengaku, penolakan kerjasama akan dilakukan bila kedua pihak tersebut menolak imbauan tersebut.

"Mitra dan vendor juga harus menolak dan melaporkan ke BPJS TK atau KPK jika ada oknum yang meminta imbalan. Laporan akan ditindaklanjuti KPK sesuai dengan ketentuan," ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan pengelolaan dana investasi yang jumlahnya mencapai Rp240 triliun, Agus mengaku BPJS TK telah menerapkan proses e-procurement. Hal tersebut dilakukan untuk menekan munculnya potensi fraud.

"Aktivitas pencegahan sudah kami lakukan melalui penerapan good governance pada semua bidang, seperti pada pengadaan barang dan jasa," ujar Agus.

Komitmen Pihak Terkait

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, keberhasilan dari dilakukannya pakta integritas tergantung dari komitmen para pihak terkait. Menurutnya, posisi KPK dalam perjanjian dengan KPK bersifat mendampingi dan mengawasi.

"Di banyak tempat komitmen antikorupsi ada yang berhasil dan tidak. Yang berhasil tidak berhenti pada seremonial saja," ujar Agus.

Agus menyampaikan, KPK tengah membangun sebuah sistem untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dia berharap, jajaran BPJSTK bisa berkomitmen untuk mencegah korupsi.

"Saya yakin kalau semua orang memfungsikan perannya dengan baik, apalagi ada Dewan Pengawas. Jadi harus ada komitmen yang konkrit," ujar Agus. (asa)