Pulau Reklamasi Bisa Dijadikan Pusat Pemerintahan yang Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Pro dan kontra terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta bisa jadi dipicu oleh aspek pengelolaan yang hampir sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta. Untuk mengatasinya, pemerintah bisa mengambil alih pengelolaan proyek reklamasi. Bahkan memanfaatkan pulau reklamasi sebagai pusat baru pemerintahan. 

Peneliti Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor, Bisman Nababan mengatakan hal itu kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, pro-kontra reklamasi salah satunya dipicu perencanaan awal proyek yang tidak transparan sehingga menimbulkan banyak persepsi di kalangan masyarakat.

"Iya, jadi muncul kecurigaan-kecurigaan, selain itu proyek yang saat ini terlihat lebih mementingkan swasta, makanya menimbulkan kemarahan masyarakat," kata Bisman saat dihubungi, Senin (26/9).

Pilihan Redaksi Rekomendasi Menteri Susi: Hentikan Reklamasi Pulau G Menteri Siti 'Berseberangan' dengan Luhut soal Reklamasi 'Luhut Seperti Juru Bicara Pengembang Pulau G' Luhut Disebut Akomodasi Kepentingan Koruptor dalam Reklamasi Silang Pendapat Para Menteri soal Reklamasi Pulau G Nelayan Perempuan Terdampak Reklamasi Datangi Kantor Luhut

Alasan lainnya, menurut Bisman karena reklamasi menyasar wilayah laut yang pada dasarnya dimiliki oleh semua lapisan masyarakat.

Ketika pemerintah sepakat mengembangkan proyek tersebut dengan menekankan pembangunan kota metropolis untuk kepentingan bisnis, maka masyarakat pesisir yang tinggal di daerah teluk akan merasa haknya diambil.

Bisman mengatakan, proyek reklamasi sebenarnya bisa dilanjutkan asal peruntukan dan pengembangan proyek tersebut bisa dirasakan oleh semua kalangan. Salah satu caranya adalah dengan mengambil alih pengelolaan reklamasi dari tangan swasta ke pemerintah.

Bisman bahkan menganjurkan pulau reklamasi dimanfaatkan sebagai pusat pemerintahan yang baru.

"Sebenarnya, proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak akan se-alot ini, asal bisa menguntungkan (semua) stake holder. Misalnya pulau itu dijadikan pusat pemerintahan negara," ujarnya.

Dengan difungsikan sebagai pusat pemerintahan, maka lokasi perkantoran kementerian dan kantor kepresidenan bisa saja dibangun di pulau hasil reklamasi. Bahkan, kata Bisman, bukan tidak mungkin pemerintah memindahkan seluruh kegiatan kenegaraan di lahan reklamasi.

"Jadi memusat, kementerian keuangan, istana negara, kelautan, semuanya di situ, jadi kalau presiden butuh para menterinya, tinggal jalan tidak usah kena macet," kata Bisman.

Menurutnya, hal ini diperlukan untuk efisiensi dan modernisasi sistem pemerintahan Republik Indonesia. Dengan demikian lahan reklamasi tersebut bisa menguntungkan semua masyarakat.

"Baru kalau nanti ada sisa lahan, bisa itu dijadikan pusat bisnis atau pertokoan," katanya.

Jika proyek reklamasi disepakati untuk dibangun sebagai pembangunan pusat pemerintah, maka pengelolanya dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Jakarta. Hal ini sesuai dengan Keppres No. 59 tahun 1995 dan Perpres No. 54 tahun 2008.

Bisman mengatakan, jika pengelolaan reklamasi dipegang sepenuhnya oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan Pemda DKI, maka perhatian terhadap dampak lingkungan akan lebih terarah.

"Reklamasi itu sebenarnya bukan hal baru, ini sudah banyak diterapkan di negara-negara besar lain, tapi yang berbeda adalah konsep dan pengelolaannya siapa. Di Florida misalnya, sepenuhnya pengelola adalah pemerintah daerah," katanya. (wis/wis)