Analisis

Gelar Perkara dan Syak Wasangka Sikap Jokowi

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Minggu, 06/11/2016 09:01 WIB
Gelar Perkara dan Syak Wasangka Sikap Jokowi Presiden Jokowi memerintahkan kepolisian untuk gelar perkara kasus Ahok. Namun, keputusan itu juga dipertanyakan karena menyangkut kerahasiaan penyelidik. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- "Tangkap Ahok, tangkap Ahok."

Seruan itu berulang kali didengungkan ribuan demonstran yang melakukan aksi demo pada 4 November lalu. Massa menuntut agar pihak kepolisian segera menetapkan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka atas dugaan kasus penistaan agama.

Namun penetapan Ahok sebagai tersangka tak lantas bisa dilakukan. Ada proses hukum yang mesti dilalui mantan Bupati Belitung Timur itu. Salah satunya melalui gelar perkara.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian sebelumnya telah menyampaikan pihaknya akan melakukan gelar perkara kasus tersebut secara langsung di hadapan media massa pekan depan.


Hal ini memang tidak biasa dilakukan dalam sebuah gelar perkara kasus pidana, tapi menjadi pengecualian sebagai perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.

Pihak pelapor, terlapor, dan sejumlah ahli yakni ahli hukum pidana, ahli agama, serta ahli bahasa akan turut dihadirkan dalam gelar perkara tersebut. Tito menyatakan gelar perkara perlu untuk melihat apakah Ahok sebagai pihak terlapor benar melakukan tindakan pidana atau tidak.

Dia menekankan, kesaksian dari ahli bahasa akan jadi faktor yang sangat penting dari proses tersebut.

Dalam kasus ini, kata 'pakai' dari kalimat 'pakai surat Al-Maidah ayat 51' yang diucapkan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu sangat krusial dari gelar perkara nanti.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya akan melakukan gelar perkara terhadap kasus Ahok. (CNNIndonesia/Lalu Rahadian)Foto: CNN Indonesia/Lalu Rahadian
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya akan melakukan gelar perkara terhadap kasus Ahok. (CNNIndonesia/Lalu Rahadian)
Ketentuan mengenai pelaksanaan gelar perkara sendiri telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana. Gelar perkara ini biasa dilakukan oleh tim penyidik kepolisian.

Namun sesuai ketentuan dalam pasal 2, gelar perkara khusus atau luar biasa dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang muncul karena komplain pihak pelapor maupun terlapor, atau atas permintaan pimpinan Polri.
Termasuk di dalamnya adalah menjadi perhatian presiden dan menarik perhatian publik secara luas. Artinya, gelar perkara terkait kasus dugaan penistaan agama merupakan salah satu gelar perkara khusus yang perlu dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, pihak pelapor maupun terlapor akan diberi kesempatan untuk menyampaikan perkaranya pada peserta gelar. Tim penyidik juga akan menjelaskan rangkaian kejadian secara lengkap mulai dari pelaporan hingga hasil pemeriksaan dari sejumlah saksi.

Setelah itu tim penyidik akan membuat laporan hasil gelar perkara dan menyampaikannya pada pimpinan terkait. Dari proses tersebut baru dapat disimpulkan apakah benar terjadi tindak pidana atau tidak.
Demonstran anti Ahok mendesak kepolisian menetapkan gubernur itu sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino
Demonstran anti Ahok mendesak kepolisian menetapkan gubernur itu sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.
Menyangkut Kerahasiaan Penyelidik

Namun, upaya ini dikritik.

Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Muzakkir mengatakan tak ada aturan baku soal pelaksanaan gelar perkara yang disiarkan terbuka melalui media massa.

Hal itu dianggap bertentangan dengan kewajiban penyidik dan tingkat kerahasiaan suatu dokumen penyelidikan maupun penyidikan. Hal itu, menurutnya, juga berpotensi mencemarkan nama pihak yang bersangkutan.

Mestinya keterbukaan gelar perkara ini juga berlaku bagi kasus pidana lain sebagai bentuk penerapan asas persamaan di hadapan hukum.

"Dokumen hasil pemeriksaan ini sifatnya rahasia. Kalau sengaja dipublikasikan ya berarti bertentangan dengan sifat rahasia dokumen tersebut," ujar Muzakkir kepada CNNIndonesia.com.
Front Pembela Islam (FPI) sebelumnya mencurigai langkah Presiden Jokowi yang memerintahkan Kapolri Tito memeriksa Ahok secara terbuka kepada media massa adalah bentuk perlindungan khusus.

Menurut juru bicara FPI Munarman, proses pemeriksaan itu ibarat rekayasa. Kepolisian, kata dia, tentu sudah mencari bukti jika Ahok bersalah atau tidak, dan bukan sebagai ajang gelar atau kontestasi disiarkan secara langsung.

Munarman berpendapat proses ini telah dikonstruksi sehingga ujungnya akan dianggap bukan sebagai tindakan pidana.

Meski demikian, gelar perkara terkait perkara yang melibatkan Ahok akan tetap dilakukan sesuai proses hukum yang berlaku. Transparansi dan tuntutan dari sejumlah masyarakat yang cukup masif nampaknya menjadi alasan dibukanya pelaksanaan gelar perkara ini.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kepada demonstran anti Ahok bahwa kepolisian akan memproses kasus Ahok dalam dua pekan.Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kepada demonstran anti Ahok bahwa kepolisian akan memproses kasus Ahok dalam dua pekan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya juga telah memastikan bahwa proses hukum pada Ahok akan berjalan cepat dan sesuai aturan. Polri diberi waktu sekitar dua pekan untuk merampungkan kasus ini.

Ahok sendiri telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada November lalu. Dia akan kembali menjalani pemeriksaan pada 7 November mendatang.
Ahok sadar betul dengan tuntutan massa yang menginginkannya ditetapkan sebagai tersangka. Massa juga memintanya mundur dari pencalonan kepala daerah DKI Jakarta.

Saat mengikuti sebuah acara di Menteng, Jakarta Pusat, kemarin, Ahok menegaskan bahwa ia rela ditangkap dan dipenjara jika terbukti bersalah. Namun tak mungkin baginya untuk mundur dari pencalonan.

"Saya sudah sampaikan, kalau karena saya membuat negara kacau saya rela ditangkap dan dipenjara. Tapi saya tidak akan pernah mundur," ucapnya.


(asa)