Wiranto Minta Aktor Politik Jangan Lagi Tunggangi Demo
Prima Gumilang | CNN Indonesia
Rabu, 09 Nov 2016 14:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memperingatkan kepada aktor politik agar tidak memanfaatkan demonstrasi untuk memaksakan kepentingan politiknya. Pernyataan ini menyikapi rencana aksi lanjutan menentang Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal digelar pada 25 November mendatang.
Wiranto mengatakan, pemerintah sampai saat ini tidak merasa khawatir dengan rencana demonstrasi yang akan digelar kembali oleh sejumlah ormas keagamaan. Namun, aksi politisi menunggangi demo justru membuat masyarakat khawatir.
"Aktor politik jangan menunggangi (demonstrasi) dong. Kalau menunggangi kan kekhawatiran muncul di masyarakat. Jangan memanfaatkan demonstrasi untuk kepentingan politik," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (9/11).
Dia menyampaikan, semua pihak baik itu aktor politik, peserta demonstrasi, serta aparat keamanan memiliki tanggung jawab dan hak yang sama dalam konteks menjaga negara agar tetap aman dan damai.
Demonstrasi yang berujung ricuh pada Jumat lalu (4/11), Presiden Joko Widodo menyampaikan kekecewaannya. Dia menyebut demonstrasi kala itu telah ditunggangi kepentingan aktor politik.
Saat ditanya siapa aktor politik yang dimaksud, Wiranto mengatakan hal itu tak perlu diungkap ke publik. Menurutnya, Presiden memiliki pertimbangan tertentu sebelum menyampaikan sesuatu kepada masyarakat.
"Tapi tidak usah dipaksa (mengungkap). Presiden itu tugasnya juga banyak dan tanggung jawabnya besar. Pada saatnya ada proses hukum bagi siapa pun yang melanggar hukum," kata Wiranto.
Wirango sendiri enggan menyebut sejumlah nama aktor politik yang dituding telah menunggangi demo 4 November lalu. Namun, dia menyoroti sejumlah tokoh politik yang ikut aksi unjuk rasa saat itu.
"Itu kan Anda sendiri lihat kan. Kita lihat memang ada tokoh-tokoh politik yang masuk ke dalam arena demonstrasi. Ya itu sudah terjawab," kata Wiranto di Kantor Presiden, kemarin.
Berdasarkan pengamatan saat di lapangan, sejumlah tokoh politik mengikuti aksi menuntut Ahok. Beberapa di antaranya Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Adhyaksa Dault. Mereka tampak berdiri di atas mobil komando Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. (rel/wis)
Wiranto mengatakan, pemerintah sampai saat ini tidak merasa khawatir dengan rencana demonstrasi yang akan digelar kembali oleh sejumlah ormas keagamaan. Namun, aksi politisi menunggangi demo justru membuat masyarakat khawatir.
"Aktor politik jangan menunggangi (demonstrasi) dong. Kalau menunggangi kan kekhawatiran muncul di masyarakat. Jangan memanfaatkan demonstrasi untuk kepentingan politik," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (9/11).
Demonstrasi yang berujung ricuh pada Jumat lalu (4/11), Presiden Joko Widodo menyampaikan kekecewaannya. Dia menyebut demonstrasi kala itu telah ditunggangi kepentingan aktor politik.
"Tapi tidak usah dipaksa (mengungkap). Presiden itu tugasnya juga banyak dan tanggung jawabnya besar. Pada saatnya ada proses hukum bagi siapa pun yang melanggar hukum," kata Wiranto.
Wirango sendiri enggan menyebut sejumlah nama aktor politik yang dituding telah menunggangi demo 4 November lalu. Namun, dia menyoroti sejumlah tokoh politik yang ikut aksi unjuk rasa saat itu.
"Itu kan Anda sendiri lihat kan. Kita lihat memang ada tokoh-tokoh politik yang masuk ke dalam arena demonstrasi. Ya itu sudah terjawab," kata Wiranto di Kantor Presiden, kemarin.
Berdasarkan pengamatan saat di lapangan, sejumlah tokoh politik mengikuti aksi menuntut Ahok. Beberapa di antaranya Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Adhyaksa Dault. Mereka tampak berdiri di atas mobil komando Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. (rel/wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK