DKJ Sebut Tak Terlibat Pembatalan Pemutaran Film Jihad Selfie

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Kesenian Jakarta menyesalkan pembatalan pemutaran film Jihad Selfie dan Jakarta Unfair pada ajang Documentary Fair 2016 di Bioskop XXI Taman Ismail Marzuki, Sabtu pekan lalu. Film tersebut batal ditayangkan, salah satunya, akibat desakan kelompok tertentu.

Melalui keterangan tertulis, Ketua DKJ Irawan Karseno menuturkan, panitia Documentary Fair 2016 sejak awal tidak bekerja sama dengan Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta (UP PKJ) yang menaungi kegiatan di TIM.

Irawan berkata, panitia berkerja sama dengan Studio XXI sebagai pemegang hak komersial TIM. Fakta tersebut didapatkan Irawan dari Kepala UP PKJ TIM Hadi Purnomo.

Lihat juga: Kronologi Batal Tayang Film Jihad Selfie dan Jakarta Unfair

Namun, Irawan membenarkan bahwa UP PKJ TIM melarang panitia Documentary Fair 2016 memasang baliho di depan pintu masuk TIM. Alasannya, ruang baliho itu hanya diperuntukan untuk kegiatan yang berada di bawah supervisi dan kuratorial DKJ.

"Tempat baliho itu tidak pernah diizinkan untuk digunakan pihak Studio XXI TIM," ujarnya.

Irawan menyatakan, Jihad Selfie pada 14 September lalu pernah ditayangkan di TIM, tepatnya di Kineforum, sebuah ruang putar alternatif bagi publik yang berada di bawah naungan DKJ.

"Ketika itu DKJ sepenuhnya mendukung pemutaran film itu, selama dua hari dengan empat kali pemutaran," kata dia. Total penonton yang hadir pada pemutaran Jihad Selfie di Kineforum saat itu sebanyak 123 orang.

Lihat juga: Pengelola TIM Larang Festival Lawan Propaganda Orde Baru

Menurut Irawan, sejak awal panitia Documentary Fair 2016 seharusnya berkoordinasi dengan DKJ terkait rencana pemutaran Jihad Selfie dan Jakarta Unfair.

Irawan mengklaim, lembaganya dapat mendampingi dan membantu negoisasi dengan kelompok-kelompok yang mungkin akan menolak acara tersebut.

DKJ, kata Irawan, pernah menyelenggarakan kegiatan seni yang ditolak sejumlah organisasi kemasyarakatan, antara lain pemutaran film Senyap dan diskusi bertajuk Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Antikomunisme Melalui Sastra dan Film.

Selain dua acara yang disebut Irawan, UP PKJ TIM sebelumnya pernah melarang Festival Belok Kiri. Irawan berdalih, pelarangan diputuskan karen tekanan kepolisian.

Sabtu lalu, Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Documentary Days Rahma Indira Marino menyebut UP PKJ TIM merasa berisiko menayangkan Jakarta Unfair karena TIM merupakan pusat kesenian dan kebudayaan yang berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta.

"Sepertinya kurang suka dengan Jakarta Unfair," kata Rahma.

Lihat juga: Sutradara 'Jihad Selfie' Siap Putar Film Kembali

Jakarta Unfair diproduksi Watch Doc. Film itu bercerita tentang kehidupan warga Bukit Duri yang tinggal di bantaran sungai dan digusur Pemprov DKI.

Film itu juga menceritakan kehidupan warga Teluk Jakarta yang tergusur akibat proyek reklamasi dan menayangkan cara warga menyampaikan aspirasinya.

Bukan hanya itu, film itu juga menayangkan janji Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama saat berkampanye menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012 silam tentang penggusuran.

Sementara itu, Jihad Selfie berkisah tentang seorang pemuda Aceh yang tertarik bergabung dengan ISIS melalui pengaruh dari sosial media.

Lihat juga: Korban Pembantaian 1965 Ikut Nonton Film PKI

(abm/obs)