Kapolri Singgung Gaji Polisi Jauh di Bawah KPK

Priska Sari Pratiwi | CNN Indonesia
Kamis, 01 Des 2016 13:45 WIB
Kapolri membandingkan gaji anggotanya yang lebih rendah dibandingkan pegawai KPK. Kesejahteraan Polri menjadi salah satu pemicu korupsi.
Kapolri membandingkan gaji anggotanya yang lebih rendah dibandingkan pegawai KPK. Kesejahteraan Polri menjadi salah satu pemicu korupsi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyinggung minimnya kesejahteraan polisi. Dia membandingkan gaji kepolisian jauh di bawah gaji pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Sambil bergurau, dia sebut gaji terendah pegawai KPK sama dengan gaji Kapolri.

"Kalau dibandingkan dengan gaji KPK tentu jauh sekali. Mungkin KPK yang terendah gajinya sama dengan gaji saya," ucap Tito di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12).

Masalah kesejahteraan di tubuh Polri, menurut Tito, menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam kondisi keuangan yang belum stabil, sulit untuk meningkatkan gaji anggota polri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun hal itu, kata dia, bisa disiasati dengan kenaikan tunjangan kinerja sebesar 57 persen.

Selain kesejahteraan, lanjut Tito, masalah yang dihadapi Polri adalah soal belanja barang. Anggaran untuk kegiatan operasional di Polri selama ini hanya cukup di tingkat Mabes Polri. Sementara untuk tingkat Polda masih pas-pasan, apalagi di tingkat Polres dan Polsek yang dinilai masih kurang dari kebutuhan.

"Ini yang membuat terjadinya pelanggaran untuk memenuhi kebutuhan anggaran operasional mereka," katanya.

Layanan Online

Sejumlah upaya perbaikan pun dilakukan untuk meningkatkan transparansi Polri. Salah satunya adalah perbaikan layanan publik untuk menekan angka korupsi di internal polri.

Upaya perbaikan itu menurut Tito telah berjalan. Salah satu di antaranya adalah layanan publik berbasis online yang memudahkan warga melaporkan perkara tanpa perlu datang ke kantor polisi.

Layanan online ini juga mulai diterapkan pada pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) online dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Namun belum semua Polda di Indonesia menerapkan sistem ini. Ia menargetkan pada tahun 2017, sistem online ini dapat diterapkan di seluruh Polda di Indonesia.

Tito juga berencana membangun sistem online di bagian reserse dengan membuat data kriminal online. Selama ini, sistem data yang masuk di bagian reserse masih manual. Ia berharap, data kriminal online dapat diterapkan untuk memudahkan akses hingga ke level nasional.

"Dengan begitu kami bisa memperkuat pengawasan untuk menurunkan potensi korupsi," ucapnya. (pmg/yul)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER