KPK Diminta Ikut Investigasi Korupsi Alutsista
M Andika Putra | CNN Indonesia
Senin, 05 Des 2016 18:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut melakukan investigasi perkara korupsi pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Koalisi ini menilai koordinasi antara KPK dengan TNI dalam perkara Brigjen Teddy Hernayadi yang divonis bersalah atas korupsi alutsista sebesar US$12,4 juta belum cukup maksimal.
"Koodrinasi KPK dalam kasus ini positif, akan jauh lebih positif kalau KPK bisa terlibat langsung dalam investigasi," kata Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf saat jumpa pers di kantor Imparsial, Jakarta Selatan, Senin (5/12).
Dia mengatakan, selama ini KPK tidak bisa melakukan advokasi dan investigasi kasus korupsi di internal TNI. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, TNI memiliki aturan sendiri untuk menangani kasus yang melibatkan anggotanya.
Koalisi ini berharap pemerintah melakukan revisi UU tersebut. Dengan demikian, KPK bisa membongkar kasus korupsi di tubuh TNI.
Menurut Araf, upaya membongkar korupsi di internal TNI sulit dilakukan hingga ke tingkat atasan apabila hanya melibatkan KPK pada tahap koordinasi. Dalam kasus Brigjen Teddy, tambahnya, keterlibatan KPK akan berpengaruh dalam mencari adanya kemungkinan komandan dan atasan yang terlibat.
"Kalau di badan militer biasanya komandan atau atasan menjadi sulit tersentuh," kata Araf.
Araf menilai praktik korupsi di bidang alutsista sangat memprihatinkan, mengingat kondisi alutsista di Indonesia terbatas. Terlebih hal itu terjadi di tengah kondisi anggaran pertahanan yang minim dan terbatas.
"Kalau kita baca postur pertahanan Indonesia tahun 2007, untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan darat hanya 40 persen yang layak pakai. Artinya 60 persen kurang layak pakai," kata Araf.
Dia berharap korupsi pada pangadaan alutsista di Indonesia bisa segera diselesaikan. Pasalnya korupsi alutsista berpengaruh pada kualitas barang yang digunakan oleh anggota TNI.
Sementara, Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo harus ada keterlibatan institusi sipil seperti KPK untuk mendorong transparansi TNI. Pasalnya, lembaga pimpinan Jenderal Gatot Nurmantyo ini menggunakan uang negara dengan jumlah besar dalam pengadaan alutsista.
"Satu-satunya jalan kalau mau transparan dan akuntabilitas dalam permasalahan di militer harus ada kehadiran institusi sipil, tidak diberikan kepada militer saha. Salah satunya keterlibatan KPK dalam menangani kasus," kata Adnan.
Beberapa kasus dalam tubuh TNI, seperti dugaan korupsi pengadaan pesawat tempur Sukhoi 30 MK2 dari Rusia dan dugaan skandal pengadaan rudal MLRS dari brasil pada tahun 2012. Koalisi ini telah melaporkan dugaan korupsi tersebut dengan data dan analisis kepada KPK dan DPR. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut laporan tersebut. (pmg/yul)
Koalisi ini menilai koordinasi antara KPK dengan TNI dalam perkara Brigjen Teddy Hernayadi yang divonis bersalah atas korupsi alutsista sebesar US$12,4 juta belum cukup maksimal.
"Koodrinasi KPK dalam kasus ini positif, akan jauh lebih positif kalau KPK bisa terlibat langsung dalam investigasi," kata Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf saat jumpa pers di kantor Imparsial, Jakarta Selatan, Senin (5/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koalisi ini berharap pemerintah melakukan revisi UU tersebut. Dengan demikian, KPK bisa membongkar kasus korupsi di tubuh TNI.
"Kalau di badan militer biasanya komandan atau atasan menjadi sulit tersentuh," kata Araf.
Araf menilai praktik korupsi di bidang alutsista sangat memprihatinkan, mengingat kondisi alutsista di Indonesia terbatas. Terlebih hal itu terjadi di tengah kondisi anggaran pertahanan yang minim dan terbatas.
"Kalau kita baca postur pertahanan Indonesia tahun 2007, untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan darat hanya 40 persen yang layak pakai. Artinya 60 persen kurang layak pakai," kata Araf.
Dia berharap korupsi pada pangadaan alutsista di Indonesia bisa segera diselesaikan. Pasalnya korupsi alutsista berpengaruh pada kualitas barang yang digunakan oleh anggota TNI.
Sementara, Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo harus ada keterlibatan institusi sipil seperti KPK untuk mendorong transparansi TNI. Pasalnya, lembaga pimpinan Jenderal Gatot Nurmantyo ini menggunakan uang negara dengan jumlah besar dalam pengadaan alutsista.
"Satu-satunya jalan kalau mau transparan dan akuntabilitas dalam permasalahan di militer harus ada kehadiran institusi sipil, tidak diberikan kepada militer saha. Salah satunya keterlibatan KPK dalam menangani kasus," kata Adnan.
Beberapa kasus dalam tubuh TNI, seperti dugaan korupsi pengadaan pesawat tempur Sukhoi 30 MK2 dari Rusia dan dugaan skandal pengadaan rudal MLRS dari brasil pada tahun 2012. Koalisi ini telah melaporkan dugaan korupsi tersebut dengan data dan analisis kepada KPK dan DPR. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut laporan tersebut. (pmg/yul)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK