Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyayangkan ketidakefektifan penyaluran program bantuan kapal dan alat tangkap ikan kepada nelayan. Menurut dia, banyak manipulasi pendistribusian bantuan oleh dinas terkait di beberapa daerah.
"Orang-orang dinas itu, saya enggak menuduh ya, tapi ada beberapa dinas yang kasih (bantuan kapal) ke kawan sendiri, keluarganya, kenalannya," kata Susi di kediamanannya, kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (9/12)
Dia mengatakan, praktik manipulasi itu berpengaruh pada percepatan proses pendistribusian bantuan yang seharusnya bisa diselesaikan Desember tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Susi menilai, percepatan data penerima yang seharusnya bisa diselesaikan dengan efektif justru dimanipulasi dengan memasukan data orang lain. Bahkan mereka seharusnya tidak berhak untuk mendapat bantuan itu.
"Iya kan administrasinya memang benar ada, tapi ternyata data itu bukan (nelayan) sasaran kita, makanya masih banyak nelayan yang tidak dapat bantuan, ini karena banyak manipulasi itu," kata Susi.
Padahal menurutnya, KKP telah menyediakan kapal dan jaring untuk bantuan nelayan dengan jumlah yang cukup besar. Meskipun program tersebut sudah ditargetkan selesai tahun ini, masih banyak nelayan yang belum mendapatkan bantuan.
Tak Dapat BantuanTahun ini, KKP menargetkan 3.450 kapal yang bisa disalurkan pada program bantuan kapal untuk nelayan. Namun, kata dia ribuan nelayan itu justru belum mendapatkan bantuan.
Selain itu, dari data yang ditemukan hingga awal Desember tahun ini, KKP baru mampu mendistribusikan kapal bantuan sebanyak 300 buah.
Banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh oknum dinas terkait, Susi menyebut mandeknya penyaluran bantuan terjadi karena banyak ketidaksiapan dari beberapa dinas terkait.
"Bukan cuma manipulasi ya, Saya lihat banyak ketidaksiapan dari kontraktor dan instansi terkait, makanya penyalurannya juga jadi terhambat," katanya.
Oleh karena itu, dia mengatakan agar masyarakat ikut memantau program bantuan yang dijalankan kementeriannya. Dengan demikian, program itu bisa tersalurkam kepada nelayan yang menbutuhkan.
"Tanpa ada kerja sama (program) tidak berjalan efektif. Intinya KKP ingin semua bantuan program terlaksana, bukan benar secara administrasi saja, tapi bantuannya sampai ke nelayan yang memang berhak," kata Susi
(pmg/asa)