Menteri Agraria: Bank Tanah Beroperasi 2017

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan bank tanah akan beroperasi pada tahun depan terkait dengan upaya pemerintah untuk mengendalikan harga lahan.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan percepatan pembentukan bank tanah adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah guna memperoleh tempat tinggal. Dia menegaskan bank tanah akan memfokuskan pada ketersediaan lahan bagi masyarakat, dengan harga yang terkendali.

“Kami akan kebut bikin PP. Jangan lagi tunggu Undang-Undang, draftnya nanti di Januari 2017 bisa selesai. Karena kita targetkan di 2017 itu sudah beroperasi,” kata Sofyan dalam keterangan resmi yang dikutip CNNIndonesia.com, Minggu (18/12).

Pilihan Redaksi Petani Majalengka Desak KSP Tuntaskan Konflik Bandara Jabar KPK dan BPK Koordinasi Soal Temuan Baru Kasus Sumber Waras Jokowi Siapkan Skema Ideal Pembagian Lahan ke Masyarakat

Dia menegaskan bank tanah akan dapat memeroleh tanah melalui lahan terlantar, area bekas kawasan hutan dengan harga yang terkontrol.
Selain untuk MBR, Sofyan menuturkan, bank tanah juga berkaitan dengan upaya pembentukan kota baru, infrastruktur, industri dan pariwisata, pertanian dan pangan serta penanganan bencana.

Terkait dengan penyediaan properti bagi masyarakat, Sofyan mengatakan bahwa hal itu melibatkan banyak pihak macam perbankan.

Membantu Masyarakat

Oleh karena itu, sambungnya, pihaknya mengundang agar sektor itu aktif menyalurkan kredit perumahan terutama untuk KPR-Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang merupakan program subsidi pemerintah.

Kementerian itu menegaskan keberadaan bank tanah menjadi penting dalam rangka membantu masyarakat miskin dalam membeli rumah.

"Pembentukan Bank Tanah seharusnya dilakukan sejak dahulu, karena MBR kesulitan memiliki rumah akibat tingginya harga tanah,” tuturnya.

Sebelumnya, kritik pernah dilontarkan terkait dengan penggunaan lahan skala besar oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komnas HAM Dianto Bachriadi sempat menuturkan pembangunan infrastruktur berskala besar pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan korporasi, bukan masyarakat setempat. Selain itu, paparnya, pihaknya menemukan praktik dugaan kekerasan dan manipulasi.

Diketahui, Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu agenda pembangunan. Dia pun mengeluarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 soal Proyek Strategis Nasional, berisi tentang pembangunan sedikitnya 225 proyek skala besar macam bandara, jalan tol, pembangkit listrik dan waduk. (asa)