Soal Sidang Penistaan Agama, Ahok Sebut Pendapat Jaksa Ganjil
CNN Indonesia
Rabu, 21 Des 2016 22:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama menilai Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan pendapat yang ganjil dalam sidang yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemarin (20/12).
"Bagi saya jaksa kemarin juga sesuatu yang agak ganjil, ya. Tapi tunggu bagian hukum lah," kata Ahok, sapaan Basuki, di Jakarta, Rabu (21/12).
Keganjilan jaksa, menurut Ahok, terlihat saat membawa muatan SARA ketika menyatakan penolakan terhadap eksepsi atau nota keberatan dirinya. Ahok menganggap jaksa justru melanggar Undang-Undang Pemilu dan Pilkada karena menggunakan unsur SARA.
"Tapi jaksa mengatakan 'Ahok ini nganggep dia paling hebat, maunya debat visi-misi program, dia menolak SARA,' bingung saya jaksa ngomong begitu. Aneh, toh," tuturnya.
Ahok berpendapat jaksa justru mengajari orang untuk melanggar UU Pemilu dan Pilkada untuk boleh menggunakan unsur SARA.
Pendapat jaksa yang dimaksud Ahok itu merujuk pada Jaksa Ali Mukartono saat membacakan materi tanggapan dalam sidang lanjutan dugaan penistaan agama.
"Dalam hal ini seolah-olah terdakwa paling benar, menggunakan metode yang sama adu program. Tapi ketika kandidat lain tidak sepakat dengan terdakwa disebut oknum pengecut," kata Ali kala itu.
Dalam tanggapannya Ali melanjutkan, seharusnya yang jadi landasan dalam kampanye kandidat calon kepala daerah adalah undang-undang yang berlaku. Sepanjang metode yang digunakan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka bukan sebuah kesalahan.
Dalam kesimpulannya, Ali menyatakan keberatan dan menolak eksepsi yang diajukan oleh Ahok dan penasihat hukumnya.
"Bagi saya jaksa kemarin juga sesuatu yang agak ganjil, ya. Tapi tunggu bagian hukum lah," kata Ahok, sapaan Basuki, di Jakarta, Rabu (21/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok berpendapat jaksa justru mengajari orang untuk melanggar UU Pemilu dan Pilkada untuk boleh menggunakan unsur SARA.
"Dalam hal ini seolah-olah terdakwa paling benar, menggunakan metode yang sama adu program. Tapi ketika kandidat lain tidak sepakat dengan terdakwa disebut oknum pengecut," kata Ali kala itu.
Dalam tanggapannya Ali melanjutkan, seharusnya yang jadi landasan dalam kampanye kandidat calon kepala daerah adalah undang-undang yang berlaku. Sepanjang metode yang digunakan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka bukan sebuah kesalahan.
Dalam kesimpulannya, Ali menyatakan keberatan dan menolak eksepsi yang diajukan oleh Ahok dan penasihat hukumnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK