BNPT: Dosen dan Mahasiswa Bisa Terimbas Radikalisme
Tiara Sutari | CNN Indonesia
Rabu, 04 Jan 2017 03:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) untuk menghapus kemungkinan adanya penyebaran paham radikalisme yang bisa memicu terjadinya aksi terorisme di lingkungan kampus.
"Kami terus pantau bersama Menristek soal penyebaran paham radikalisme di lingkungan kampus. Kami juga terus lakukan sosialisasi karena ini rawan," kata Kepala BNPT Komisaris Jendral Polisi Suhardi Alius usai rapat di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/1).
Menurut Suhardi, sosialisasi itu, menurutnya, penting dilakukan karena ada kemungkinan mahasiswa, bahkan dosen terlibat penyebaran paham radikalisme.
"Kan, tidak menutup kemungkinan ada dosen atau mahasiswa yang terkena efek (radikalisme) ini," kata Suhardi.
Suhardi juga mengatakan saat ini pihaknya telah menggandeng 27 kementerian dan lembaga negara untuk menanggulangi terjadinya segala bentuk aksi terorisme.
Sebelumnya hanya ada 25 kementerian dan lembaga yang menjadi mitra BNPT untuk menanggulangi kegiatan yang meresahkan masyarakat itu.
Lebih lanjut, Suhardi menyebut kementerian dan lembaga yang tergabung itu nantinya akan saling berintegrasi. Misalnya, untuk akses keamanan pihaknya akan berintegrasi dengan TNI dan Polri. Sementara untuk akses sosial maka akan berlanjut ke Kementerian Sosial.
"Dan itu berlanjut, misalnya tadi yang di lingkungan kampus itu Menristek, seterusnya saja, semuanya jadi ambil peran," ujarnya.
Suhardi berharap, upaya tersebut bisa mereduksi akar masalah aksi terorisme dari hulu ke hilir.
"Kita kan berintegrasi antar kementerian jadi ya semoga bisa menghilangkan paham-paham radikalisme yang berujung pada kemungkinan adanya terorisme," katanya. (pmg/rel)
"Kami terus pantau bersama Menristek soal penyebaran paham radikalisme di lingkungan kampus. Kami juga terus lakukan sosialisasi karena ini rawan," kata Kepala BNPT Komisaris Jendral Polisi Suhardi Alius usai rapat di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/1).
Menurut Suhardi, sosialisasi itu, menurutnya, penting dilakukan karena ada kemungkinan mahasiswa, bahkan dosen terlibat penyebaran paham radikalisme.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Suhardi menyebut kementerian dan lembaga yang tergabung itu nantinya akan saling berintegrasi. Misalnya, untuk akses keamanan pihaknya akan berintegrasi dengan TNI dan Polri. Sementara untuk akses sosial maka akan berlanjut ke Kementerian Sosial.
"Dan itu berlanjut, misalnya tadi yang di lingkungan kampus itu Menristek, seterusnya saja, semuanya jadi ambil peran," ujarnya.
Suhardi berharap, upaya tersebut bisa mereduksi akar masalah aksi terorisme dari hulu ke hilir.
"Kita kan berintegrasi antar kementerian jadi ya semoga bisa menghilangkan paham-paham radikalisme yang berujung pada kemungkinan adanya terorisme," katanya. (pmg/rel)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK