'Badan Siber Tak Cuma Urus Berita Hoax'
CNN Indonesia
Minggu, 15 Jan 2017 13:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Pratama Persadha mengatakan, Badan Siber Nasional (BSN) tidak hanya bertugas mengurusi berita bohong atau hoax.
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) itu menjelaskan, terjadi salah persepsi jika masyarakat berfikir bahwa BSN hanya bertugas mengurusi berita hoax. Pemberantasan konten hoax, katanya, hanya sebagian kecil dari tugas BSN dalam mengamankan wilayah siber di Tanah Air.
"Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa BSN ini hanya untuk menghadapi hoax," kata Pratama, Minggu (15/1) dilansir dari Antara.
Menurut Pratama, BSN seharusnya memiliki empat fungsi utama. Pertama adalah proteksi dan deteksi serangan dini.
Sampai saat ini, kata Pratama, belum ada lembaga yang berfungsi mengetahui serangan siber secara dini dan pihak yang bertugas mempertahankan sistem infrastruktur kritis negara yang tersambung satu sama lain.
Serangan siber, baik berasal dari negara maupun non-negara, menurut dia, selalu menyasar pada infrastruktur vital negera, seperti perbankan, pemerintah, pendidikan, kesehatan, listrik, air, dan energi. Hal ini terjadi di Estonia pada tahun 2007.
Kedua, fungsi pemulihan (recovery) pascaserangan siber. Artinya kata Pratama, BSN bertugas untuk memastikan sebuah sistem pascaserangan bebas dari lubang keamanan maupun malware dan backdoor yang dipasang guna memata-matai, mencuri data, maupun melumpuhkan sistem di kemudian hari.
"Setiap hari terjadi serangan siber ke objek-objek vital negara, belum lagi milik masyarakat dan swasta. BSN di sana harus ada untuk memastikan lubang-lubang keamanan tersebut tidak lagi diekspolitasi," katanya.
Ketiga, menurut Pratama, BSN berfungsi di pengawasan dan pengendalian siber Indonesia.
Namun, katanya, kewenangan itu bukan berarti BSN merampas hak kebebasan berinternet, melainkan hanya memastikan keamanan wilayah siber di Tanah Air dari ancaman luar.
"Dalam fungsi pengawasan, BSN bisa juga memberikan rekomendasi pada pemerintah terkait dengan aktivitas layanan internet asing di Tanah Air. Layanan seperti Google dan Facebook banyak mengambil data dan uang dari masyarakat. Tentu ini bukan masalah sepele, BSN bisa mendorong Pemerintah untuk melahirkan media sosial dan surat elektronik lokal yang sepadan," katanya.
Yang tidak kalah penting, menurut Pratama, yang keempat adalah BSN juga punya fungsi pengembangan SDM dan riset keamanan siber. Salah satu tujuannya adalah agar Indonesia bisa mandiri dalam teknologi keamanan siber dalam jangka menengah dan panjang.
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) itu menjelaskan, terjadi salah persepsi jika masyarakat berfikir bahwa BSN hanya bertugas mengurusi berita hoax. Pemberantasan konten hoax, katanya, hanya sebagian kecil dari tugas BSN dalam mengamankan wilayah siber di Tanah Air.
"Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa BSN ini hanya untuk menghadapi hoax," kata Pratama, Minggu (15/1) dilansir dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sampai saat ini, kata Pratama, belum ada lembaga yang berfungsi mengetahui serangan siber secara dini dan pihak yang bertugas mempertahankan sistem infrastruktur kritis negara yang tersambung satu sama lain.
Kedua, fungsi pemulihan (recovery) pascaserangan siber. Artinya kata Pratama, BSN bertugas untuk memastikan sebuah sistem pascaserangan bebas dari lubang keamanan maupun malware dan backdoor yang dipasang guna memata-matai, mencuri data, maupun melumpuhkan sistem di kemudian hari.
"Setiap hari terjadi serangan siber ke objek-objek vital negara, belum lagi milik masyarakat dan swasta. BSN di sana harus ada untuk memastikan lubang-lubang keamanan tersebut tidak lagi diekspolitasi," katanya.
Ketiga, menurut Pratama, BSN berfungsi di pengawasan dan pengendalian siber Indonesia.
Namun, katanya, kewenangan itu bukan berarti BSN merampas hak kebebasan berinternet, melainkan hanya memastikan keamanan wilayah siber di Tanah Air dari ancaman luar.
"Dalam fungsi pengawasan, BSN bisa juga memberikan rekomendasi pada pemerintah terkait dengan aktivitas layanan internet asing di Tanah Air. Layanan seperti Google dan Facebook banyak mengambil data dan uang dari masyarakat. Tentu ini bukan masalah sepele, BSN bisa mendorong Pemerintah untuk melahirkan media sosial dan surat elektronik lokal yang sepadan," katanya.
Yang tidak kalah penting, menurut Pratama, yang keempat adalah BSN juga punya fungsi pengembangan SDM dan riset keamanan siber. Salah satu tujuannya adalah agar Indonesia bisa mandiri dalam teknologi keamanan siber dalam jangka menengah dan panjang.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK