TNI AD Optimalkan Dua Kodam Baru di Papua dan Sulawesi
Patricia Saraswati | CNN Indonesia
Senin, 23 Jan 2017 13:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- TNI Angkatan Darat akan mengoptimalkan dua komando daerah militer (kodam), yaitu Kodam XIII/Merdeka di Sulawesi Utata dan Kodam XVIII/ Kasuari di Papua Barat.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono mengatakan sampai saat ini kedua kodam tersebut masih proses pelengkapan, mulai dari pembangunan pangkalan hingga penempatan personel.
"Saya inginnya begitu (dilengkapi). Satuan itu dibentuk harus dilengkapi selengkap mungkin," kata Mulyono di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Senin (23/1).
Keterbatasan dukungan yang diberikan untuk TNI AD menjadi salah satu kendala pembangunan. Mulyono menyampaikan, saat ini proses pembangunan di dua kodam tersebut belum mencapai separuhnya.
"Belum bisa full, sekarang baru sampai dengan 30 persen baik itu pembangunan pangkalan maupun personel," jelasnya.
Ke depan, kata Mulyono, TNI AD akan menambah fasilitas secara mendesak dibutuhkan oleh kodam tersebut. Misalnya, pembangunan rumah sakit di Kodam Kasuari.
"Di Kodam Kasuari dia tidak punya rumah sakit. Nah, ini kami utamakan, termasuk pengisian personel secara berkesinambungan," ujar Mulyono.
Dua kodam baru yang diresmikan TNI AD sebagai upaya untuk mengembangkan kekuatan teritorial. Kodam Merdeka diresmikan pada 20 Desember 2016, sementara Kodam Kasuari diresmikan sehari sebelumnya.
Kodam Merdeka dipimpin Pangdam Mayjen Ganip Warsito. Wilayah teritorial komando militer ini meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Kodam ini sebelumnya pernah berdiri, namun dibubarkan pada 1985 dan dilebur bersama Kodam XIV/Hasanuddin menjadi Kodam VII/Wirabuana. Kini wilayah dua kodam itu kembali dipisah.
Sedangkan Kodam Kasuari dipimpin Pangdam Mayjen Joppye Ones Wayangkau. Komando militer ini merupakan pemekaran dari Kodam XVII/Cenderawasih, di Jayapura, Papua.
Pendekatan Militeristik di Papua
Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menyampaikan, berdirinya Kodam di Papua Barat membuktikan masih ada pendekatan secara militeristik di Papua. Akibatnya secara tak langsung, kehadiran Kodam di Manokwari menimbulkan kesan Papua adalah daerah operasi militer.
Walaupun operasi militernya sendiri tidak tampak, Pigai menilai, pemerintah tetap akan mengelak ada operasi militer di sana. Sebab faktanya, kata Pigai, kekuatan militer di Papua dipersenjatai dengan peralatan militer di atas minimum essential force. Natalius mengatakan,
"Hal ini menunjukan pemerintah pusat masih menilai Papua sebagai daerah operasi militer," kata Pigai dalam keterangan tertulisnya. (pmg/gil)
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono mengatakan sampai saat ini kedua kodam tersebut masih proses pelengkapan, mulai dari pembangunan pangkalan hingga penempatan personel.
"Saya inginnya begitu (dilengkapi). Satuan itu dibentuk harus dilengkapi selengkap mungkin," kata Mulyono di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Senin (23/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum bisa full, sekarang baru sampai dengan 30 persen baik itu pembangunan pangkalan maupun personel," jelasnya.
"Di Kodam Kasuari dia tidak punya rumah sakit. Nah, ini kami utamakan, termasuk pengisian personel secara berkesinambungan," ujar Mulyono.
Dua kodam baru yang diresmikan TNI AD sebagai upaya untuk mengembangkan kekuatan teritorial. Kodam Merdeka diresmikan pada 20 Desember 2016, sementara Kodam Kasuari diresmikan sehari sebelumnya.
Kodam Merdeka dipimpin Pangdam Mayjen Ganip Warsito. Wilayah teritorial komando militer ini meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Kodam ini sebelumnya pernah berdiri, namun dibubarkan pada 1985 dan dilebur bersama Kodam XIV/Hasanuddin menjadi Kodam VII/Wirabuana. Kini wilayah dua kodam itu kembali dipisah.
Sedangkan Kodam Kasuari dipimpin Pangdam Mayjen Joppye Ones Wayangkau. Komando militer ini merupakan pemekaran dari Kodam XVII/Cenderawasih, di Jayapura, Papua.
Pendekatan Militeristik di Papua
Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menyampaikan, berdirinya Kodam di Papua Barat membuktikan masih ada pendekatan secara militeristik di Papua. Akibatnya secara tak langsung, kehadiran Kodam di Manokwari menimbulkan kesan Papua adalah daerah operasi militer.
Walaupun operasi militernya sendiri tidak tampak, Pigai menilai, pemerintah tetap akan mengelak ada operasi militer di sana. Sebab faktanya, kata Pigai, kekuatan militer di Papua dipersenjatai dengan peralatan militer di atas minimum essential force. Natalius mengatakan,
"Hal ini menunjukan pemerintah pusat masih menilai Papua sebagai daerah operasi militer," kata Pigai dalam keterangan tertulisnya. (pmg/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK