Wiranto Sebut Revisi UU Terorisme Masih Tarik Ulur Soal Judul

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut revisi undang-undang (RUU) Antiterorisme masih dalam proses tarik ulur di antara sejumlah pihak.

Salah satu yang menjadi persoalan adalah masalah judul undang-undang. Saat ini terorisme masuk dalam tindak pidana. Menurut Wiranto, tindak pidana itu lingkupnya terlalu sempit.

"Hanya masalahnya memang masih tarik ulur di beberapa pasal, juga yang menyangkut masalah judul. Sekarang ini dikatakan melawan tindak pidana terorisme, kalau tindak pidana kan lingkupnya sempit," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (3/2).

Lihat juga: Pemerintah Absen, Pembahasan RUU Anti Terorisme Batal

Wiranto menjelaskan, terorisme merupakan sebuah gerakan yang bersifat internasional, transnasional, dan nasional. Bahkan pergerakannya bisa dalam satu wilayah negara dan antar negara.

Oleh karena itu, kata Wiranto, melawan terorisme harus dilakukan secara total. Perlawanan terhadap terorisme tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang fokus pada perencanaan penanggulangan.

Mantan Panglima ABRI ini mengatakan, upaya penanggulangan terorisme harus melibatkan berbagai stakeholder seperti TNI, Polri, pihak keamanan lingkungan, dan masyarakat.

"Melawan terorisme itu harus total. Yang kita lawan ini sesuatu yang luar biasa, jadi kalau kita lawan dengan undang-undang yang biasa saja sudah keliru," katanya.

Lihat juga: Teroris Melebur ke Masyarakat, Wiranto Sebut TNI Dibutuhkan

Tarik ulur revisi undang-undang itu juga terkait rencana keterlibatan TNI dalam ranah penanganan terorisme. Selama ini, penanganan aksi terorisme dilakukan oleh aparat kepolisian.

"Soal tarik ulur atau hanya ranah polisi saja, apakah akan melibatkan TNI, itu semua sedang dirumuskan. Karena terorisme tidak mengenal batas, bisa di darat, laut dan udara," jelasnya.

Wiranto berharap, jangan sampai undang-undang justru menjadi penghalang dalam proses penanganan terorisme. Karena itu, lanjutnya, UU antiterorisme harus lengkap dan menggerakkan seluruh potensi negara.

"Kalau dalam melawan terorisme terkendala UU itu kan sesuatu yang menyedihkan, memprihatinkan," kata Wiranto.

Lihat juga: Panglima Tak Masalah TNI Tidak Dilibatkan dalam Perangi Teror

Di lain sisi, Kepala Bagian Pembinaan Hukum (Kababinkum) Mabes TNI Brigjen TNI Markoni berpendapat, seharusnya TNI diberikan kewenangan dalam upaya penanganan terorisme.

Markoni mengatakan, saat ini persoalan terorisme seolah-olah hanya menjadi lingkup kerja pihak kepolisian. TNI hanya bisa bergerak jika pihak kepolisian meminta bantuan.

"Harusnya TNI bisa diberikan ruang oleh undang-undang untuk bisa melakukan langsung sesuai dengan kemampuannya, contohnya di laut, di udara. Tapi undang-undang belum mengakomodir," ungkap Markoni. (pmg/wis)