Survei Elektabilitas di Masa Tenang Rawan Politik Uang
CNN Indonesia
Minggu, 12 Feb 2017 15:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw menjelaskan, rilis survei elektabilitas kandidat pemilihan kepala daerah serentak 2017 di masa tenang berpeluang menyebabkan politik uang. Masa tenang Pilkada ditetapkan pada 12-14 Februari 2017.
"Berdasarkan pengalaman kami, di masa tenang paling rawan politik uang. Diperparah dengan rilis hasil survei menjelang hari pencoblosan," kata Jerry di Jakarta, Minggu (12/2).
Menurut Jerry, survei di masa tenang merupakan hasil yang paling akurat dibanding sebelumnya. Setiap kandidat Pilkada bisa memetakan dengan baik berapa perolehan suara yang mereka dapat.
Baik kandidat yang diprediksi memang atau kandidat yang diprediksi kalah. Secara psikologis, kandidat yang kalah dalam survei merasa khawatir dengan survei tersebut.
Selain sudah menghabiskan tenaga saat kampanye, dana yang mereka keluarkan tidak sedikit sehingga tidak siap kalah. Sisa waktu di masa tenang akan mereka manfaatkan sedemekian rupa untuk mendulang perolehan suara.
"Begitu juga dengan kandidat yang dalam survei diprediksi menang. Mereka melakukan politik uang untuk memastikan kemenangan," kata Jerry.
Jerry meninta masyarakat mengubah pola pikir dalam menyikapi praktik politik uang. Pelaku politik uang harus dianggap sebagai penjahat dan penjahat tidak pantas dipilih dalam Pilkada.
Selain menolak uang yang diberikan, masyarakat harus bisa memberikan hukuman dengan tidak memilih.
“Politik uang jadi agenda besar yang harus diperangi, karena mata rantai korupsi mulai dari sini. Kalau calon pejabat melakukan kejahatan untuk memenangkan Pilkada, saya kira sulit berharap yang memerintah akan bersih," tutur Jerry.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Jerry meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) benar-benar mengawasi keberlangsungan Pilkada di 101 daerah. Bukan hanya pengawasan pada tingkat provinsi, tetapi juga kabupaten dan kota.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Eay Rangkuti menyampaikan penjelasan serupa. Dia meminta politik uang tidak menjadi kebiasaan karena pengawasan kurang.
“Harus menghindarkan penyakit kepala daerah, politik uang, dan politik dinasti. Pilkada 2017 harus memastikan bahwa pelaku politik uang dan pelaku dinatis politim tidak terpilih," kata Ray.
Ray menjelaskan, sulit mendapatkan kepada daerah terbaik di 101 daerah, tetapi setidaknya Pilkada 2017 bisa menghasilkan 50 persen kepala daerah yang baik. Ia menilai, 50 persen pilkada yang baik itu akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia.
"Berdasarkan pengalaman kami, di masa tenang paling rawan politik uang. Diperparah dengan rilis hasil survei menjelang hari pencoblosan," kata Jerry di Jakarta, Minggu (12/2).
Menurut Jerry, survei di masa tenang merupakan hasil yang paling akurat dibanding sebelumnya. Setiap kandidat Pilkada bisa memetakan dengan baik berapa perolehan suara yang mereka dapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Ahok-Djarot Bentuk Satgas Anti-Politik Uang |
Selain sudah menghabiskan tenaga saat kampanye, dana yang mereka keluarkan tidak sedikit sehingga tidak siap kalah. Sisa waktu di masa tenang akan mereka manfaatkan sedemekian rupa untuk mendulang perolehan suara.
Jerry meninta masyarakat mengubah pola pikir dalam menyikapi praktik politik uang. Pelaku politik uang harus dianggap sebagai penjahat dan penjahat tidak pantas dipilih dalam Pilkada.
Selain menolak uang yang diberikan, masyarakat harus bisa memberikan hukuman dengan tidak memilih.
“Politik uang jadi agenda besar yang harus diperangi, karena mata rantai korupsi mulai dari sini. Kalau calon pejabat melakukan kejahatan untuk memenangkan Pilkada, saya kira sulit berharap yang memerintah akan bersih," tutur Jerry.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Jerry meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) benar-benar mengawasi keberlangsungan Pilkada di 101 daerah. Bukan hanya pengawasan pada tingkat provinsi, tetapi juga kabupaten dan kota.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Eay Rangkuti menyampaikan penjelasan serupa. Dia meminta politik uang tidak menjadi kebiasaan karena pengawasan kurang.
“Harus menghindarkan penyakit kepala daerah, politik uang, dan politik dinasti. Pilkada 2017 harus memastikan bahwa pelaku politik uang dan pelaku dinatis politim tidak terpilih," kata Ray.
Ray menjelaskan, sulit mendapatkan kepada daerah terbaik di 101 daerah, tetapi setidaknya Pilkada 2017 bisa menghasilkan 50 persen kepala daerah yang baik. Ia menilai, 50 persen pilkada yang baik itu akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK