Kasus Jual Beli Jabatan, PNS Klaten Dititipkan ke LP Semarang

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi menitipkan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Suramlan, ke lembaga permasyarakatan klas I Semarang menjelang sidang kasus suap terkait promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Suramlan yang selama ini mendekam di Rumah Tahanan Pomdam Guntur, Jakarta, dipindahkan sementara karena akan menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, kasus suap tersebut saat ini telah sampai pada pelimpahan tahap dua dari penyidik ke jaksa penuntut umum.

Lihat juga: Proses Pengisian Jabatan Diduga Banyak Diperjualbelikan

“Mulai hari ini pelimpahan tahap dua tersangka SUL (Suramlan) dari penyidik ke jaksa penuntut umum. SUL diduga memberikan hadiah atau janji pada bupati Klaten terkait promosi dan mutasi jabatan,” ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin (27/2).

Sementara itu, KPK masih memperpanjang masa penahanan Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini selama 30 hari ke depan. Febri mengatakan, penyidik masih perlu melengkapi berkas pemeriksaan Sri sebelum menjalani sidang.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dari 1 Maret sampai 30 Maret 2017 terhadap tersangka SHT (Sri Hartini),” kata Febri.

Lihat juga: Jokowi Minta Menpan-RB Tangani Masalah Jual-Beli Jabatan ASN

KPK sebelumnya melakukan OTT pada delapan orang yang diduga terlibat dalam kasus suap terkait promosi dan mutasi jabatan dalam kaitan pengisian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Klaten sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kedelapan orang tersebut yakni sang Bupati Klaten Sri Hartini (SHT), Suramlan (SUL), staf PNS berinisial NP, staf PNS berinisial BT, Kabid Mutasi berinisial SLT, staf honorer berinisial PW, serta dua orang swasta SKN dan SNS. (rdk)