Kepala Bakamla Disebut Ikut Bahas Fee Proyek Pemantau Satelit
Priska Sari Pratiwi | CNN Indonesia
Kamis, 09 Mar 2017 21:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Keamanan Laut Arie Soedewo disebut dalam dakwaan ikut membahas jatah fee dari proyek pengadaan alat pemantau satelit. Bakamla disebut mendapat jatah 7,5 persen dari nilai proyek sebesar Rp222,43 miliar.
Nama Arie disebut dalam dakwaan dua terdakwa penyuap dari pihak swasta Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (9/3).
Saat membacakan, jaksa penuntut umum Kiki Ahmad Yani menyatakan, Arie membahas jatah fee bersama Deputi bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi.
Eko saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap tersebut.
"Arie Soedewo menyampaikan pada Eko bahwa dari jatah 15 persen nilai pengadaan proyek monitoring satelit, untuk Bakamla mendapatkan jatah 7,5 persen dan akan diberikan lebih dulu sebesar 2 persen," kata Kiki.
Selanjutnya, Arie meminta Eko menghubungi kedua terdakwa untuk menyampaikan bahwa 2 persen jatah fee itu diserahkan pada Eko yakni sebesar Rp4,161 miliar. .
Dua terdakwa, Hardu dan Adami adalah karyawan PT Melati Technofo Indonesia (MTI) yang memenangkan proyek pengadaan alat pemantau satelit.
Arie kemudian meminta Eko memberikan uang senilai Rp1 miliar masing-masing untuk Direktur Data dan Informasi Bakamla Bambang Udoyo dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan. Keduanya menjadi pihak yang menandatangani surat penetapan pemenang pengadaan pemantauan satelit dan perjanjian dengan PT MTI.
Saat dikonfirmasi, Arie membantah terlibat pembahasan fee dengan Eko. Ia baru mengetahui soal itu justru dari pihak luar Bakamla.
Arie mengaku telah menyampaikan segala informasi yang ia ketahui pada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi saat diperiksa sebagai saksi.
"Enggak ada itu soal fee. Kalau pun ada harusnya kepalanya duluan yang dapat," kata Arie kepada CNNIndonesia.com.
Sejak awal Ari mengaku selalu mengingatkan pada anak buahnya agar tak berpikir tentang fee dari proyek pengadaan. Menurut Arie, hal yang lebih penting adalah penyelesaian administrasi terkait proses pengadaan itu sendiri.
"Saya selalu katakan jangan berpikir tentang fee dulu. Yang penting (pengadaan) ini selesai dengan administrasi yang bagus," kata Arie. (sur/asa)
Nama Arie disebut dalam dakwaan dua terdakwa penyuap dari pihak swasta Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (9/3).
Saat membacakan, jaksa penuntut umum Kiki Ahmad Yani menyatakan, Arie membahas jatah fee bersama Deputi bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, Arie meminta Eko menghubungi kedua terdakwa untuk menyampaikan bahwa 2 persen jatah fee itu diserahkan pada Eko yakni sebesar Rp4,161 miliar. .
Arie kemudian meminta Eko memberikan uang senilai Rp1 miliar masing-masing untuk Direktur Data dan Informasi Bakamla Bambang Udoyo dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan. Keduanya menjadi pihak yang menandatangani surat penetapan pemenang pengadaan pemantauan satelit dan perjanjian dengan PT MTI.
Saat dikonfirmasi, Arie membantah terlibat pembahasan fee dengan Eko. Ia baru mengetahui soal itu justru dari pihak luar Bakamla.
"Enggak ada itu soal fee. Kalau pun ada harusnya kepalanya duluan yang dapat," kata Arie kepada CNNIndonesia.com.
Sejak awal Ari mengaku selalu mengingatkan pada anak buahnya agar tak berpikir tentang fee dari proyek pengadaan. Menurut Arie, hal yang lebih penting adalah penyelesaian administrasi terkait proses pengadaan itu sendiri.
"Saya selalu katakan jangan berpikir tentang fee dulu. Yang penting (pengadaan) ini selesai dengan administrasi yang bagus," kata Arie. (sur/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK