Nelayan Tolak Reklamasi Dipolitisasi Demi Pilkada DKI
CNN Indonesia
Minggu, 12 Mar 2017 20:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah tokoh nelayan di Teluk Jakarta menolak politisasi isu reklamasi di Pantai Utara Jakarta dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua.
"Intinya kami menolak diperalat dalam politik Pilkada DKI karena sebagian besar nelayan asli tak lagi mempersoalkan reklamasi," kata tokoh nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, Syarifuddin Baso seperti dikutip dari Antara, Minggu (12/3).
Menurut Syarifuddin, politisasi dan penolakan reklamasi selama proses Pilkada hanya menguntungkan segelintir pihak. Warga Muara Angke mendukung kelanjutan proyek reklamasi asal diikutsertakan dalam setiap pembahasannya.
"Cara itu cuma untuk mendulang suara agar elektabilitas meningkat. Kami tidak mempersoalkan reklamasi sepanjang tidak ada penggusuran," kata Syarifuddin.
Para nelayan, kata dia, justru berharap berbagai proyek reklamasi akan menjadi pusat bisnis baru yang mampu menopang kehidupan keluarga mereka. Syarifuddin mendesak agar sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tak ikut campur mempolitisasi reklamasi karena hal itu justru akan memecah masyarakat di tingkat bawah.
Selain itu, sejumlah LSM hanya melibatkan nelayan pendatang yang sesungguhnya tidak berkepentingan terhadap Teluk Jakarta. Reklamasi dia nilai tidak berhubungan dengan penurunan tangkapan ikan karena sejak lama nelayan sebenarnya sudah sulit mencari ikan akibat parahnya pencemaran.
Menurut sejumlah nelayan Muara Angke, saat ini reklamasi yang sudah hampir jadi dan dibangun tower-tower adalah Pulau C dan D. Sementara pulau lain, di luar Pelabuhan Baru Tanjung Priok (New Priok), belum ada bangunan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DKI Jakarta Yan Winata Sasmita sebelumnya menyatakan, dapat menerima penjelasan oleh pengembang dan pemerintah mengenai reklamasi.
"Mari kita awasi bersama," tegas Yan.
Sampai saat ini, belum ada data terbaru jumlah nelayan di Jakarta Utara. Data resmi terakhir adalah sampai 2013. Jumlah nelayan di seluruh Jakarta tercatat 27.753 jiwa.
Sebanyak 17.745 jiwa atau 63,9 persen merupakan nelayan pendatang pekerja. Nelayan penetap pemilik dan penetap pekerja masing-masing 3.071 jiwa (11,1 persen) dan 6.937 jiwa (25 persen).
Berdasarkan data yang diperoleh CNNIndonesia.com, jumlah nelayan DKI Jakarta per 2015 sebanyak 25.208 orang. Dari jumlah itu, hanya 2.167 nelayan yang memiliki KTP Jakarta, dan 23.041 nelayan tercatat sebagai warga non DKI.
Dari jumlah nelayan tersebut, ada sebanyak 4.317 kapal, dan jumlah tenaga kerja 3.384 orang. Menurut dokumen tersebut, perkembangan jumlah nelayan dari tahun 2005-2015 terus mengalami peningkatan.
Para nelayan di Teluk Jakarta bermukim di sepanjang pantai, yang terkonsentrasi di Dadap, Kamal Muara, Muara Angke, Muara Baru, Cilincing, Marunda, Kalibaru, Koja dan Lagoa.
CNNIndonesia.com melakukan jajak pendapat (polling) terbuka di media sosial Twitter terkait kebijakan reklamasi pada 4-5 Maret lalu. Dalam polling itu, masyarakat lebih memilih kebijakan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang bakal menghentikan reklamasi Jakarta, ketimbang rencana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang melanjutkan reklamasi.
Polling tersebut melemparkan pertanyaan tunggal: Anies akan menghentikan reklamasi. Basuki bersikap sebaliknya. Kebijakan siapa yang akan Anda pilih?
Dari 6.163 responden yang mengikuti polling, sebanyak 68 persen memilih Anies-Sandi, sedangkan hanya 32 persen yang mendukung Ahok-Djarot.
"Intinya kami menolak diperalat dalam politik Pilkada DKI karena sebagian besar nelayan asli tak lagi mempersoalkan reklamasi," kata tokoh nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, Syarifuddin Baso seperti dikutip dari Antara, Minggu (12/3).
Menurut Syarifuddin, politisasi dan penolakan reklamasi selama proses Pilkada hanya menguntungkan segelintir pihak. Warga Muara Angke mendukung kelanjutan proyek reklamasi asal diikutsertakan dalam setiap pembahasannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, sejumlah LSM hanya melibatkan nelayan pendatang yang sesungguhnya tidak berkepentingan terhadap Teluk Jakarta. Reklamasi dia nilai tidak berhubungan dengan penurunan tangkapan ikan karena sejak lama nelayan sebenarnya sudah sulit mencari ikan akibat parahnya pencemaran.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DKI Jakarta Yan Winata Sasmita sebelumnya menyatakan, dapat menerima penjelasan oleh pengembang dan pemerintah mengenai reklamasi.
"Mari kita awasi bersama," tegas Yan.
Sebanyak 17.745 jiwa atau 63,9 persen merupakan nelayan pendatang pekerja. Nelayan penetap pemilik dan penetap pekerja masing-masing 3.071 jiwa (11,1 persen) dan 6.937 jiwa (25 persen).
Berdasarkan data yang diperoleh CNNIndonesia.com, jumlah nelayan DKI Jakarta per 2015 sebanyak 25.208 orang. Dari jumlah itu, hanya 2.167 nelayan yang memiliki KTP Jakarta, dan 23.041 nelayan tercatat sebagai warga non DKI.
Dari jumlah nelayan tersebut, ada sebanyak 4.317 kapal, dan jumlah tenaga kerja 3.384 orang. Menurut dokumen tersebut, perkembangan jumlah nelayan dari tahun 2005-2015 terus mengalami peningkatan.
CNNIndonesia.com melakukan jajak pendapat (polling) terbuka di media sosial Twitter terkait kebijakan reklamasi pada 4-5 Maret lalu. Dalam polling itu, masyarakat lebih memilih kebijakan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang bakal menghentikan reklamasi Jakarta, ketimbang rencana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang melanjutkan reklamasi.
Polling tersebut melemparkan pertanyaan tunggal: Anies akan menghentikan reklamasi. Basuki bersikap sebaliknya. Kebijakan siapa yang akan Anda pilih?
Dari 6.163 responden yang mengikuti polling, sebanyak 68 persen memilih Anies-Sandi, sedangkan hanya 32 persen yang mendukung Ahok-Djarot.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK