Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki meminta semua menunggu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait keberadaan pabrik PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Ia mengatakan, KLHS yang baru akan keluar bulan depan itu adalan solusi permasalahan pabrik semen itu.
Keberadaan pabrik semen kembali menuai penolakan setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menerbitkan izin lingkungan baru. Masyarakat Rembang yang terdiri dari para petani kemudian menggelar aksi menyemen kaki mereka di depan Kompleks Istana Kepresidenan. Mereka berkeras menolak keberadaan pabrik semen di lingkungan mereka.
KLHS menurut Teten adalah solusi yang diberikan langsung Presiden Joko Widodo untuk permasalahan ini. Soal izin lingkungan yang diterbitkan oleh Ganjar, Teten mengaku pemerintah pusat tak bisa mencegahnya.
"Memang pemerintah pusat tidak bisa mencegah karena Gubernur punya kewenangan mengeluarkan izin. Penyelesaian memang harus tunduk pada hasil KLHS," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, hasil KLHS akan menjadi dasar peninjauan terhadap semua yang telah dilakukan. Hasil KLHS nantinya bukan menjadi pembatas, melainkan menjadi pegangan bagi seluruh pihak berseteru, termasuk bagi pemerintah daerah dan pusat.
"Wilayah mana yang bisa ditambang dan tidak. Investor juga. Jika izin dikeluarkan tapi tidak ada KLHS, kemudian ternyata di situ tidak boleh karena wilayah konservasi," kata Teten.
Teten menatakan, harus ada solosi terkait permasalahan tersebut. Pasalnya, keberadaan semen diniliainya bisa membawa kesejahteraan warga sekitar.
"Jadi memang aspek ekonomi dan sosial harus ada titik temunya," kataTeten.