KY Minta Siaran Langsung Sidang Ahok Tak Dikaitkan Pilkada
CNN Indonesia
Rabu, 05 Apr 2017 12:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Yudisial berharap sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang boleh disiarkan secara langsung tak dikaitkan dengan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.
Juru bicara KY Farid Wajdi mengatakan, publik lebih baik fokus pada isi persidangan, bukan pada hubungannya dengan politik.
"Apakah sebuah putusan itu dihasilkan murni dari proses hukum atau ada faktor lain. Itu yang harus jadi fokus. Jangan diukur antara proses hukum dengan masa pilkada," kata Farid di Jakarta, Rabu (5/4).
Menurutnya, sejak awal memang kasus ini kerap dikaitkan dengan proses politik di Jakarta.
Sementara itu Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, sudah seharusnya sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disiarkan secara langsung.
Pasalnya, mulai pekan depan, agenda sidang tak lagi pada tahap pemeriksaan saksi dan bukti.
"Kalau besok mulai pembacaan tuntutan maka harus disiarkan langsung," kata Aidul.
Aidul mengatakan, larangan siaran langsung pada saat masa pembuktian atau pemeriksaan saksi untuk menghindari adanya saksi yang terpengaruh dengan pernyataan saksi lainnya.
Tak hanya itu, menurut Aidul hal tersebut juga bisa mempengaruhi proses pembuktian yang dilakukan.
"Maka khusus proses pembuktian tidak disiarkan langsung," ujarnya.
Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto sebelumnya memutuskan sidang ke-18, Selasa (11/4) pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan bisa disiarkan secara langsung. Keputusan itu diambil karena tak ada lagi saksi yang diperiksa di muka sidang.
"Mulai tanggal 11 kamera boleh masuk, boleh live. Nanti akan diatur tempatnya," kata Diwarso sebelum menutup kemarin di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta.
Juru bicara KY Farid Wajdi mengatakan, publik lebih baik fokus pada isi persidangan, bukan pada hubungannya dengan politik.
"Apakah sebuah putusan itu dihasilkan murni dari proses hukum atau ada faktor lain. Itu yang harus jadi fokus. Jangan diukur antara proses hukum dengan masa pilkada," kata Farid di Jakarta, Rabu (5/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasalnya, mulai pekan depan, agenda sidang tak lagi pada tahap pemeriksaan saksi dan bukti.
Aidul mengatakan, larangan siaran langsung pada saat masa pembuktian atau pemeriksaan saksi untuk menghindari adanya saksi yang terpengaruh dengan pernyataan saksi lainnya.
Tak hanya itu, menurut Aidul hal tersebut juga bisa mempengaruhi proses pembuktian yang dilakukan.
"Maka khusus proses pembuktian tidak disiarkan langsung," ujarnya.
"Mulai tanggal 11 kamera boleh masuk, boleh live. Nanti akan diatur tempatnya," kata Diwarso sebelum menutup kemarin di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK