Hitam Putih Nasib Nelayan di Bawah Kendali Susi
CNN Indonesia
Kamis, 06 Apr 2017 08:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Namanya Rustan Effendi, pria berusia 52 tahun. Pria berkulit sawo matang itu mengatakan telah menjadi nelayan tradisional di Tarakan, Kalimantan Utara sejak puluhan tahun lalu. Pahit-manis menjadi seorang nelayan dengan kapasitas kapal dan alat tangkap yang mungkin di bawah standar, telah dia alami.
Rustan menyatakan sebagai nelayan yang lahir dan tumbuh di Tarakan, dia tidak berpikir untuk pindah ke wilayah perairan lain. Apalagi, kapasitas kapal yang dia miliki hanya mampu berlayar sejauh dua mil dari garis pantai Tarakan.
Tentu, relatif jauh berbeda dengan kapal-kapal perikanan berkapasitas puluhan gross ton (GT) yang bisa menembus hingga ke perairan 12 mil. "Kapal saya ya cuma bisa sampai 2 mil dari daratan, itu ikan sebenarnya sudah sulit sekali ditangkap," kata Rustan kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.
Kapal berukuran 4 GT dengan alat tangkap jenis gill net menemani Rustan hingga mampu menghidupi sembilan anak dan seorang istri. "Kadang sedih juga, kapal saya mana bisa berlayar jauh, pernah dapat ikan tapi benar-benar cuma cukup untuk kami makan saja," tuturnya.
Masalah tak hanya soal keterbatasan tangkapan. Keadaan di wilayah perairan Pulau Tarakan justru dinilai sudah masuk di tingkat eksploitatif. "Ikan sedikit, nelayan banyak. Ini mirip ribuan semut yang merongrong satu butir gula pasir," kata Rustan.
Soal ini, Rustan tak sendiri. Ada pula Syafi'i yang memutuskan menjadi nelayan di Juwana, Pati, Jawa Tengah, sejak 1993 dari sebelumnya bertani.
Dia mengatakan ada kepuasan tersendiri saat dirinya menangkap ikan. “Senang saja rasanya lihat anak isteri di rumah. Bawa ikan banyak itu bahagia," kata dia.
Tetapi dia juga mengharapkan peningkatan kesejahteraan. Syafii menyatakan dirinya mengharapkan predikat nelayan tradisional alias miskin, bisa naik kelas, menjadi nelayan tradisional berkecukupan.
Syafii, dan mungkin saja nelayan Juwana lainnya, mengharapkan hal itu dari kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. "Nelayan tradisional sering dibilang miskin, kami mikir nanti Bu Susi naik nih, jadi kita enggak miskin lagi. Tahunya sama saja," kata dia.
Salah satu hal yang disindir Syafii adalah soal eksploitasi di Laut Juwana. Padahal, sambungnya Menteri Susi sering menyebut kesejahteraan nelayan meningkat seiring dengan sumber daya ikan yang melimpah di laut.
Data KKP memang menyebutkan sumber daya ikan kelimpahannya meningkat dari 7,31 juta ton pada 2013 menjadi 9,93 juta ton pada 2015. Produksi perikanan pun meningkat dari 19,42 juta ton per tahun pada 2013 menjadi 21,72 juta ton per tahun. Ini terdiri dari rumput laut, ikan budidaya hingga ikan tangkap.
Menteri Susi bisa jadi tak berdiam diri.
KKP sendiri sebenarnya telah menjanjikan program pemerataan kesejahteraan pada nelayan sebagai salah satu program prioritas pada 2017.
Setelah melakukan evaluasi kinerja KKP pada 2016, KKP berupaya mengefektifkan anggaran Rp9,7 triliun untuk menjaga ketimpangan tak melebar pada tahun ini.
KKP, kata Susi,menargetkan peningkatan kemampuan semua pelaku industri perikanan di Indonesia, khususnya para pelaku pada skala kecil dan menengah.
Dia menyebut, tidak boleh ada perlakukan khusus untuk perusahaan perikanan besar, sedangkan nelayan kecil justru malah dipersulit.
"Semua harus sama rata. Pelaku industri besar maju, nelayan kecil tradisional juga sejahtera," kata Susi.
Pertumbuhan PDB sektor perikanan pun meningkat dalam dua tahun terakhir. Pada 2014, PDB mencapai 7,35 persen menjadi 8,37 persen pada 2015. Secara statistik, kinerja Susi bisa jadi menggembirakan.
Mengurangi Ketimpangan
Di sisi lain, KKP juga berupaya mengurangi ketimpangan dengan membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil. Tujuannya, membangun Indonesia dari pinggiran.
Pada tahun ini, misalnya, pemerintah membangun SKPT di 12 lokasi utama. Tempat ini terdiri dari Sabang, Mentawai, Natuna, Nunukan, Talaud, Rote Ndao, Sumba Timur, Saumlaki, Morotai, Merauke, Biak Numfor, dan Mimika.
Tak hanya itu, program itu juga mencanangkan 1.010 bantuan kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan. Susi menyatakan upaya integrasi dalam SKPT itu dimulai dari pendaratan hasil kelautan dan perikanan, pengolahan hingga aspek pemasarannya.
“SKPT dimaksudkan untuk mengakselerasikan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan pulau mandiri dan terpadu,” kata Susi.
Janji kesejahteraan pula, yang mungkin ditunggu oleh Rustan hingga Syafii hingga hari ini. Dari Tarakan hingga Pati, keduanya berusaha—sekaligus mengharapkan—ada perubahan dalam hidupnya.
Rustan menyatakan sebagai nelayan yang lahir dan tumbuh di Tarakan, dia tidak berpikir untuk pindah ke wilayah perairan lain. Apalagi, kapasitas kapal yang dia miliki hanya mampu berlayar sejauh dua mil dari garis pantai Tarakan.
Kapal berukuran 4 GT dengan alat tangkap jenis gill net menemani Rustan hingga mampu menghidupi sembilan anak dan seorang istri. "Kadang sedih juga, kapal saya mana bisa berlayar jauh, pernah dapat ikan tapi benar-benar cuma cukup untuk kami makan saja," tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Salah satu kapal nelayan (ANTARA FOTO/Rahmad) |
Soal ini, Rustan tak sendiri. Ada pula Syafi'i yang memutuskan menjadi nelayan di Juwana, Pati, Jawa Tengah, sejak 1993 dari sebelumnya bertani.
Tetapi dia juga mengharapkan peningkatan kesejahteraan. Syafii menyatakan dirinya mengharapkan predikat nelayan tradisional alias miskin, bisa naik kelas, menjadi nelayan tradisional berkecukupan.
 Salah satu aktivitas nelayan di Sangihe, Sulawesi Utara. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu/Asf/pd/15) |
Data KKP memang menyebutkan sumber daya ikan kelimpahannya meningkat dari 7,31 juta ton pada 2013 menjadi 9,93 juta ton pada 2015. Produksi perikanan pun meningkat dari 19,42 juta ton per tahun pada 2013 menjadi 21,72 juta ton per tahun. Ini terdiri dari rumput laut, ikan budidaya hingga ikan tangkap.
Menteri Susi bisa jadi tak berdiam diri.
Setelah melakukan evaluasi kinerja KKP pada 2016, KKP berupaya mengefektifkan anggaran Rp9,7 triliun untuk menjaga ketimpangan tak melebar pada tahun ini.
KKP, kata Susi,menargetkan peningkatan kemampuan semua pelaku industri perikanan di Indonesia, khususnya para pelaku pada skala kecil dan menengah.
Dia menyebut, tidak boleh ada perlakukan khusus untuk perusahaan perikanan besar, sedangkan nelayan kecil justru malah dipersulit.
"Semua harus sama rata. Pelaku industri besar maju, nelayan kecil tradisional juga sejahtera," kata Susi.
Pertumbuhan PDB sektor perikanan pun meningkat dalam dua tahun terakhir. Pada 2014, PDB mencapai 7,35 persen menjadi 8,37 persen pada 2015. Secara statistik, kinerja Susi bisa jadi menggembirakan.
Mengurangi Ketimpangan
Di sisi lain, KKP juga berupaya mengurangi ketimpangan dengan membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil. Tujuannya, membangun Indonesia dari pinggiran.
Pada tahun ini, misalnya, pemerintah membangun SKPT di 12 lokasi utama. Tempat ini terdiri dari Sabang, Mentawai, Natuna, Nunukan, Talaud, Rote Ndao, Sumba Timur, Saumlaki, Morotai, Merauke, Biak Numfor, dan Mimika.
“SKPT dimaksudkan untuk mengakselerasikan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan pulau mandiri dan terpadu,” kata Susi.
Janji kesejahteraan pula, yang mungkin ditunggu oleh Rustan hingga Syafii hingga hari ini. Dari Tarakan hingga Pati, keduanya berusaha—sekaligus mengharapkan—ada perubahan dalam hidupnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK