Pengajuan JC tersebut dengan catatan Miryam bisa mengungkap peran aktor lainya, baik dalam kasus yang menjeratnya maupun kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.
"Untuk JC itu dipersilakan, itu domainnya para tersangka. Jadi para tersangka yang membuka peran aktor-aktor lain, aktor-aktor yang lebih besar," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Febri, keringanan yang bisa didapatkan oleh para JC ini berlaku saat proses hukum di pengadilan serta saat menjalani masa hukuman. Mereka, kata Febri, bisa mendapatkan vonis lebih ringan hingga pemotongan masa tahanan saat menjalani hukuman penjara.
Belum Terima Jadwal Praperadilan Miryam
Sementara itu, terkait praperadilan yang dilayangkan Miryam, Febri menyatakan pihaknya belum mendapatkan jadwal sidang perdana tersebut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK masih dalam posisi menunggu informasi sidang perdana praperadilan Miryam.
"Namun kemungkinan itu akan diagendakan di bulan Mei ini, apakah pertengahan atau di waktu yang lain. Kami tunggu informasi dari pengadilan kapan jadwal resminya," tuturnya.
"Kami akan menghadapi praperadilan itu dengan segala materi dan strategi yang kita miliki," tandasnya.
Miryam sendiri sudah dijebloskan ke Rumah Tahanan Polres Jakarta Timur usai ditangkap lantaran menjadi buron KPK. Dia ditahan untuk 20 hari pertama. Miryam telah melakukan perlawanan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.