Menteri Susi dan 'Politisasi' Larangan Cantrang

Jakarta, CNN Indonesia -- "Nanti habis lebaran, kalau Susi tetap bandel, saya akan ajak nelayan habis lebaran ke istana untuk mediasi langsung." 

Kalimat itu diucapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat bertemu dengan sejumlah nelayan di Gedung DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (2/5). Para nelayan mengeluhkan kebijakan larangan penggunaan cantrang yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Di depan nelayan ketika itu, Cak Imin, sapaan Muhaimin, berjanji akan menjadi orang terdepan yang mengawal nelayan jika persoalan cantrang tidak juga diselesaikan oleh Susi.

Larangan cantrang menjadi sorotan sejak Susi menjabat menteri Perikanan. Istilah cantrang seolah menjadi satu dari banyak hal yang katanya digunakan Susi untuk menjaga kelestarian perikanan Indonesia.

Selain menembaki dan menangkap kapal asing dan eks asing, Susi juga berusaha mengamankan perikanan Indonesia dari dalam, dengan cara melarang penggunaan cantrang.

Susi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) No.2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan alat tangkap Pukat Hela atau trawls, dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI).

Lihat juga: Susi: Penerbitan Larangan Cantrang Ditunda hingga Akhir 2017

Sebenarnya, keputusan yang diterbitkan Susi melarang penggunaan cantrang bukan tanpa sebab. Menurut Susi, cantrang akan merusak ekosistem laut, karena penggunaanya menggaruk dasar laut.

Padahal dasar laut merupakan wilayah tempat tumbuhnya organisme atau jasad renik yang menjadi makanan ikan sehingga mengurangi produktivitas dasar perairan. Dan juga, hasil tangkapan cantrang hanya didominasi ikan kecil berharga murah.

Tak semua nelayan menolak larangan Susi. Ada juga nelayan yang mendukung keputusan Menteri asal Pangandaran itu. Sayangnya, tak semua nelayan mengerti dan mengamini kebijakan Susi, sehingga larangan cantrang menjadi kontroversi.

Lihat juga: Cak Imin Minta Nelayan Tidak Dikriminalisasi karena Cantrang

Ketua Front Nelayan Bersatu Provinsi Jawa Tengah Bambang Wicaksono mengkritik kebijakan Susi. Katanya, Susi hanya berani mengeluarkan berbagai kebijakan serta solusi tertulis tanpa eksekusi langsung di lapangan.

Akibatnya, kata Bambang, para nelayan bingung dalam menggunakan alat tangkap. Persoalan cantrang sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Susi akan dipanggil ke istana.

Jokowi memerintahkan masa transisi pelarangan cantrang dalam menangkap ikan.

"Pak Presiden minta perpanjangan karena di lapangan realisasi pergantian peralihan cantrang baru 7 persen," ujar Teten di Kompleks Istana Kepresidenan Rabu lalu.

Kabar tentang pemanggilan Susi ke Istana menimbulkan persoalan baru. Bahkan isu berembus, Susi akan direshuffle karena persoalan cantrang.

Lihat juga: Jokowi: Ellon Musk Kembangkan Hyperloop, Kita Bahas Cantrang

Desakan agar Susi dicopot juga disuarakan para nelayan. "Diganti saja, kami tidak sejahtera," kata Danang (45), seorang nelayan asal Tegal kepada CNNIndonesia.com di acara diskusi dan temu nelayan terkait aturan cantrang, di Jakarta.

Di acara itulah, Cak Imin mendengarkan keluh-kesah nelayan terkait kebijakan-kebijakan Susi yang dinilai merugikan. Selama hampir tiga jam, Cak Imin mengucapkan janji membantu nelayan.

"Nanti saya ajak berdialog Ibu Susi dan juga akan sampaikan ke Presiden, larangan cantrang ini memang saya rasa harus dicabut, kan sudah terbukti telah merugikan nelayan," kata Cak Imin.

Susi sementara ini patuh. Dia mengizinkan penggunaan cantrang hingga Desember 2017. Namun Susi meminta agar kebijakan larangan penggunaan cantrang jangan dipolitisasi.

"Cantrang lagi, cantrang lagi, jangan terus ngomongin cantrang, move on dong, bawa-bawa cantrang untuk kepentingan politik, move on lah, pusing saya," kata Susi.

Lihat juga: Saat Menteri Susi Dipusingkan Aksi Bela Islam dan Cantrang